Manipulasi Honorer Pasti Terlacak

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, pemerintah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memanipulasi data tenaga honorer yang dimasukkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi CPNSJika sebelumnya yang sering mengeluarkan warning dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan & RB) dan BKN, kali ini dari Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri, Diah Anggraeni mengatakan, pelaku manipulasi data honorer pasti terungkap

BACA JUGA: DPR-Pemerintah Sepakat Percepat Bahas RUU KUB

"Kalau ada manipulasi, pasti ketahuanMelacaknya gampang, siapa kepala daerahnya saat itu (saat SK honorer dikeluarkan, red)

BACA JUGA: Kursi Ketum Kadin Bukan Batu Loncatan jadi Menteri

Saya ini mantan Kepala Biro Kepegawaian selama lima tahun, sudah hapal (modus-modus manipulasi, red)," ujar Diah di kantornya, Selasa (21/9)Sebelumnya, Diah merupakan pegawai di Pemprov Jawa Tengah.

Dia sendiri merupakan anggota tim penerimaan CPNS tingkat nasional

BACA JUGA: Dengan PBM, Rumah Ibadah Agama Minoritas Meningkat Pesat

Dia mengatakan, tenaga honorer yang mulai bekerja di atas tahun 2005, tidak bisa diusulkan untuk menjadi CPNS"Untuk pendataan honorer, data base-nya 2005Untuk di atas 2005, tidak ada pengangkatan," tegasnya.

Dia meminta agar pemda tidak memanipulasi data honorerJika kecurangan tetap dilakukan, justru akan mempersulit proses pengangkatan honorer jadi CPNS"Kasihan dong, pemerintah sudah berupaya mengangkat honorer, jangan malah dimanipulasi," pintanya lagi.

Dia membenarkan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir pengangkatan honorer jadi CPNSMulai tahun depan, sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer jadi CPNS"Tahun ini terakhir untuk honorer," cetusnya.

Pernyataan Diah memperkuat keterangan Sekretaris Menneg PAN & RB, Tasdik Kinanto, beberapa hari lalu"Ini yang terakhir kita angkat CPNS dari honorerSetelah penyelesaian honorer kategori satu (APBN/APBD) dan kategori dua  (yang tidak dibiayai APBN/APBD), tidak ada pengangkatan lagi," tegas Tasdik.

Jika nanti ada lagi permintaan daerah bahwa masih banyak honorer yang belum terdata, Tasdik mengatakan sudah tidak ada tawar-menawar"Sudah cukup kebijakan pusat memahami daerahPemda yang lalai, pusat yang tanggung resikonyaLogikanya, kalau ngaku ada banyak honorer, berarti kan sudah siap dataJadi tidak ada lagi istilah tercecer," tandas Tasdik(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Teroris Medan Bertambah Satu Lagi