jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah mantan hakim konstitusi mengadakan pertemuan tertutup pada Selasa (7/11) malam.
Pertemuan itu digelar terkait kondisi terkini pascasidang Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menghukum ketua MK Anwar Usman dkk.
BACA JUGA: MKMK Tidak Bisa Mengoreksi Putusan MK yang Menguntungkan Gibran
"Malam ini kami hendak diskusi dalam rangka membicarakan tentang MK yang terakhir ini, juga sampai pada baru saja kita dengar bersama putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata mantan ketua MK Hamdan Zoelva sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta.
Diskusi tertutup yang dimulai sekitar pukul 20:15 WIB itu dihadiri oleh sejumlah mantan hakim MK, antara lain Aswanto, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono.
BACA JUGA: Selain Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman Juga Kena Sanksi Ini
Ada pula I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Janedjri M Gaffar.
Adapun I Dewa Gede Palguna bersama dengan Maria Farida Indrati menghadiri diskusi tersebut melalui daring.
BACA JUGA: Bobby Menantu Jokowi Mau Main Dua Kaki, Nasibnya di PDIP Menghitung Hari
Hamdan sempat mengatakan bahwa dirinya bersama sejumlah mantan hakim konstitusi masih tetap memperhatikan apa pun yang berkembang di MK.
"Walau kami sudah tidak di sana menjadi hakim, kami tetap memantau keadaan yang berkembang di MK dari luar," ucapnya.
Menurut Hamdan, para mantan hakim tersebut ingin terus melihat MK sebagai anak kandung reformasi,
Selain itu, mereka ingin MK menjadi satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dianggap penting untuk menjadi mahkamah yang terpandang.
Hamdan menambahkan bahwa dirinya bersama mantan hakim MK yang lain akan memberikan keterangan kepada awak media seusai diskusi tertutup tersebut selesai.
MKMK Menghukum Anwar Usman
Sebelumnya, MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim.
Hal itu disampaikan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan MKMK, Selasa (7/11).
MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor," kata Jimly membacakan amar putusan.
MKMK juga memerintahkan wakil ketua MK menggelar pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2x24 jam sejak putusan itu selesai diucapkan.
"Wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.
Selain sanksi pencopotan dari jabatan ketua MK, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran, juga diputuskan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir.
"Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," tutur Jimly.(Fat/Ant/JPNN,com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Akan ke Mesir Mengawal Bantuan untuk Palestina, Jarnas 98: Kesatria
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam