jpnn.com - JAKARTA--Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merasionalisasi jumlah PNS dengan merumahkan yang berkompetensi rendah, terus mendapat sorotan.
Salah satunya dari Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. Pakar masalah kepegawaian itu mengaku bingung dengan rencana pemerintah itu.
BACA JUGA: KPK Tegaskan Kasus Sumber Waras Belum Cukup Bukti
"Saya bingung, pemerintah mau menerapkan kebijakan apa, rasionalisasi atau moratorium PNS," ujar Eko kepada JPNN, Jumat (11/3).
Saat MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mulai bertugas pada Oktober 2014, langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium penerimaan CPNS. Eko Sutrisno yang menjabat kepala BKN pun diminta membuat kajian terkait moratorium.
BACA JUGA: Tiga Nilai Plus BNN Setara Kementerian
Dengan moratorium ini, sejatinya jumlah PNS akan menyusut. Pasalnya, tidak ada penambahan, sementara yang masuk masa pensiun setiap tahun ada.
"Ada tiga rekomendasi yang saya ajukan. Pertama audit organisasi, apakah kegemukan atau tidak. Kedua, peningkatan kompetensi PNS. Ketiga, redistribusi pegawai dari PNS tata usaha ke tenaga teknis di lapangan," papar tim ahli MenPAN-RB ini.
BACA JUGA: Pengamat: Harusnya BNN Diberi Kewenangan Menyadap
Menurut Eko, dengan melaksanakan rekomendasi itu, masalah PNS sebenarnya bisa diatasi sehingga tidak perlu ada rasionalisasi. Dia pun berharap, rasionalisasi baru sebatas pada kajian saja dan belum menjadi kebijakan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyuap Anggota Komisi V DPR segera Disidang
Redaktur : Tim Redaksi