jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit.
Serta meninjau alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang menurutnya sudah jauh menyimpang.
BACA JUGA: Curhat Sambil Menangis, Sule Membayangkan Masa Tua Tanpa Nathalie Holscher
“Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga jual TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPDPKS untuk bio diesel,” ujar Hamdan.
Menurut Hamdan, Undang-undang no 39 tentang Perkebunan memang membolehkan adanya penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Namun tidak ada peruntukan bagi subsidi bio diesel.
BACA JUGA: Bagian dari Hewan Kurban Ini Jadi Makanan Ahli Surga, Oh Ternyata
“Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke petani, khususnya untuk pengembangan sember daya manusia dan replanting,” tegasnya.
Hamdan mengingatkan pada 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis pernyataan tentang potensi korupsi pungutan ekspor sawit.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Anjlok, APPKSI Layangkan Surat Terbuka Kepada Presiden
“Subsidinya salah sasaran. Dinikmati oleh korporasi besar yang oknum pejabatnya tersangkut kasus korupsi minyak goreng,” seru Hamdan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada