Mantan Menpan Desak Perampingan Jumlah PNS

Selasa, 23 Februari 2016 – 22:18 WIB
Freddy Numberi (kanan) dalam pertemuan para mantan menpan dengan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Selasa (23/2). Foto: Mesya Muhammad/JPNN/Ist

jpnn.com - JAKARTA--‎Pemerintah didorong terus melakukan perampingan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan instansi pemerintah. Menurut Freddy Numberi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) periode 1999-2000, perampingan jumlah pegawai dan instansi pemerintah harus dilakukan.

‎Kebutuhan jumlah pegawai harus dihitung sungguh-sungguh disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BACA JUGA: Pak Rizal, Tolong Jangan Dahului Keputusan Istana soal Blok Masela

"Ke depan, perampingan perlu. Kalau tidak beban APBN cukup berat untuk membiayai gaji pegawai," kata Freddy‎, dalam pertemuan para mantan menpan dengan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Selasa (23/2).

Freddy menyebut di negara-negara maju, postur pegawai pemerintahan lebih ramping, dan hanya memiliki sekitar 15 sampai 18 kementerian. Karena itu, ketika menjabat sebagai MenPAN-RB di era Presiden Abdurachman Wahid dia pernah mengusulkan jumlah kementerian hanya 15.

BACA JUGA: WOW! Salip Singapura, BCA Jadi Bank Terbesar di Asia Tenggara

Karena itu ia  menyarankan agar Yuddy juga mulai memikirkan perampingan jumlah kementerian. "Kalau tidak 15 mungkin, 18 kementerian saja," katanya.

Menanggapi hal itu Menteri Yuddy mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap 25 lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan keppres atau perpres.

BACA JUGA: Ini Risiko Jika Golkar Pilih Papa Novanto Jadi Ketum

Berdasarkan evaluasi Kemenpan merekomendasikan sebanyak 14 Lembaga dikaji lagi keberadaannya karena fungsi yang tumpang tindih dengan lembaga lain. "Tapi keputusan akhir  kami serahkan ke tangan presiden," katanya.

Sementara mantan Menpan Emil Salim mengatakan, pasca bergulirnya otonomi daerah, pembangunan di daerah bukan fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi bagaimana kepala daerah bisa terpilih kembali.

Hal itu terjadi antara lain karena adanya dominasi finansial dalam pemilu kepala daerah. Karena itu Emil menekankan pentingnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sinkron dengan pusat. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader PDIP Berkopiah demi Gelorakan Kepemimpinan Berwatak ke Bawah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler