jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan siap memfasilitasi para narapidana teroris (napiter) dan korban teroris (penyintas) untuk mengikuti pelatihan wirausaha produktif dan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, ada dua program yang bisa dikontribusikan kepada para napiter dan penyintas.
BACA JUGA: Menteri Hanif: SDM Mahasiswa Harus Tangguh dan Unggul Â
Pertama membantu melengkapi mereka dengan seperangkat keterampilan agar bisa berwirausaha produktif.
“Kami bisa siapkan seperangkat bantuan untuk mengembangkan wirausaha produktif mulai dari pelatihan, permodalan hingga pembinaannya. Misalnya mereka bisa ikut pelatihan berbasis Teknologi Informasi (TI), teknik, fesyen (menjahit, disain) sehingga bisa langsung mandiri,” kata Menteri Hanif dalam silaturahim ‘Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (satukan NKRI)’ yang mempertemukan 124 mantan narapidana teroris dengan penyintas di Jakarta, Rabu (28/2).
BACA JUGA: Good News, Angka Pengangguran 2017 Terendah Sejak Reformasi
Kedua adalah program pelatihan kerja atau pelatihan vokasi yang dilaksanakan di balai latihan kerja.
Ada 301 Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan banyak pelatihan vokasi dengan berbagai jurusan keahlian.
BACA JUGA: Kemnaker Tetapkan 2 Kawasan Industri ZBPA di Banten
“Siapapun bisa ikut pelatihan, termasuk napiter dan penyintas teroris yang menderita kecacatan (disabilitas), inklusivitas pelatihan kerja sudah diterapkan di lingkungan Kemnaker," ujar Menteri Hanif.
Menaker Hanif menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait penyandang disabilitas.
Harapannya, bila ada korban mengalami kecacatan, agar rekruitmen bisa terbuka terhadap penyandang disabilitas terutama di lingkungan perusahaan BUMN.
Sementara di perusahaan swasta sudah ada aturan setidaknya bisa menyerap minimal 1 persen dari total pegawainya dari kalangan pekerja disabel.
"Ini peluang yang bisa dimanfaatkan ke depan. Kami sediakan informasinya atau sebaliknya penyandang disabilitas dengan keahlian tertentu membutuhkan pekerjaan, kami punya plaform yang bisa membantu memfasilitasi, " katanya.
Terkait pemenuhan hak napiter dan penyintas penyandang disabilitas, Menteri Hanif menjelaskan pihaknya juga memiliki promosi sosialisasi penempatan tenaga kerja. "Kami juga ada jejaring bisnis disabilitas Indonesia bekerjasama dengan ILO dan sejumlah perusahaan yang memberikan akses pasar kerja kepada para penyandang disabilitas," kata Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan, beberapa industri yang diminati kalangan difabel selama ini adalah perhotelan, industri dan garmen maupun perbankan.
"Kemnaker juga punya menu khusus untuk mempermudah informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas dan tidak. Semua bisa diakses melalui website kami www.kemnaker.go.id," jelasnya.
Dalam acara tersebut, selain Kepala BNPT Komjen Pol Drs Suhardi Alius, turut hadir Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Menteri Sosial ldrus Marhan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M Nasir Muhajir Effendi, dan Menteri Koperasi Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Juga Ketua Forum Pemred Suryopratomo.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengaruh Indonesia di OKI Makin Menguat
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh