jpnn.com - JAKARTA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, isu pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR RI seharusnya menjadi masalah internal PKS.
Hidayat pun memastikan, tidak ada tekanan dari luar PKS, termasuk pemerintah, dan PKS sudah tegas menyatakan tetap di luar pemerintah.
BACA JUGA: Demokrat Tegas Menolak Revisi UU KPK
"Tidak benar isu pencopotan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagai proses tawar-menawar PKS dengan pemerintah," kata Hidayat, usai menerima Duta Besar Turki untuk Indonesia, Zekeriya Akcam di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (11/2).
Selama ini lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, Fahri sangat kooperatif datang ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS dan menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi.
BACA JUGA: KPK: Cegah Korupsi, Media Harus Soroti Gaya Hidup Mewah Pejabat
"Prosesnya masih terus berjalan. Nanti, apakah ada sanksi atau tidak? Itu masalah internal PKS. Tunggu saja. Yang pasti tidak benar, kalau kasus Fahri itu karena ada tekanan dari luar," tegasnya.
Menjawab pertanyaan terkait sanksi untuk Fahri kalau nantinya diputus bersalah, Hidayat menyatakan bisa saja tidak ada sanksi.
BACA JUGA: Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Korupsi Restitusi Pajak Mobile 8
"Tapi saya tegaskan, bahwa itu masalah internal PKS dan semua lembaga dan partai mempunyai aturan masing-masing. Sehingga tak usah direcoki oleh orang luar dan serahkan ke PKS. Kalau pun ada sanksi atau tidak, semuanya untuk kepentingan PKS," imbuh Hidayat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saut: Saya Melihat Revisi Itu sebuah Pelemahan, tapi...
Redaktur : Tim Redaksi