jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida menyatakan, usulan Komisi II DPR RI agar pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang ditunda sebenarnya sangat masuk akal. Menurut Ida, kondisi internal KPU masih bermasalah terkait temuan BPK senilai Rp 330 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
"Akan makin berbahaya lagi jika anggaran yang digunakan tidak bisa dipertanggungjawabkan ternyata KPU akan mengelola lagi dana yang sangat besar untuk pilkada serentak di 269 daerah," kata Laode Ida, Rabu (15/7).
BACA JUGA: DPR Tantang Pemerintah Minimalisir Pengemis Jalanan
Selain itu, KPU masih sulit meyakinkan administrasi pemilih yang valid. Apalagi, terbuka kemungkinan adanya mobilisasi pemilih dari daerah tetangga seperti pemilu sebelumnya.
Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) masih harus melakukan simulasi atas penanganan sengketa pilkada yang diperkirakan akan banyak terjadi. "Jika berharap MK bersikap obyektif dan adil, maka harus menunjukkan pada publik skenario penanganan konflik oleh MK itu," pinta mantan kader PAN ini.
BACA JUGA: Sah, Ria-Sulistiyana Kantongi Rekomendasi DPP PDIP
Mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu menambahkan, KPU dan pemerintah seharusnya perlu membuat aturan yang relevan. Hal itu agar bisa membatasi ruang incumbent atau keluarga petahana yang akan jadi calon. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Menunda Pilkada Bukan Solusi Terkait Temuan BPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Minta Pemerintah-KPU Jangan Anggap Remeh Temuan BPK
Redaktur : Tim Redaksi