jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida mempertanyakan cara kerja KPK yang hanya menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi karena kepemilikan rekening gendut. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa Budi pernahmendapat stabilo merah dari KPK saat diusulkan sebagai calon menteri oleh Presiden Joko Widodo, Oktober 2014 lalu.
"Persoalannya, mengapa hanya BG (Budi Gunawan, red) yang diperlakukan seperti itu? Mengapa figur-figur lain yang juga diberi stabilo merah dan kuning oleh KPK tidak diproses dan justru memprioritaskan BG? Padahal pihak KPK menyatakan bahwa jumlah yang kena stabilo merah puluhan orang," kata Ida, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Benar Tidaknya Sangkaan KPK Tampak dari Fit and Proper Test Budi
Lebih lanjut Ida mengatakan, soal rekening gendut juga menyeret banyak kepala daerah. Bahkan, katanya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyampaikan soal rekening gendut kepala daerah ke KPK sejak 3 tahun lalu. Hanya saja, Ida menyayangkan karena sampai saat ini tidak terlihat tindak lanjutnya.
"Kebijakan KPK ini akan menimbulkan beberapa kecurigaan yang bisa negatif bagi KPK, seperti KPK boleh jadi hanya akan mematikan karakter dan karir BG, sementara yang lainnya cenderung dilindungi. Kan aneh," tegas mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu.
BACA JUGA: Jokowi Diminta Jangan Mau Didikte KPK
Ida juga menilai KPK akan dianggap sebagai instrumen kepentingan tertentu yang tidak senang dengan Budi. Bisa jadi, lanjut mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu, Budi kena imbas persaingan di internal Polri dan juga dari kubu politikus yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo maupun PDIP.
"Tepatnya, KPK sudah sangat jauh masuk atau tergiring oleh kepentingan politik praktis. Ini tentu sangat berbahaya bagi lembaga penegak hukum khususnya pemberantas korupsi di Indonesia," ujar dia.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra: Budi Gunawan Lebih Baik dari Timur dan Sutarman
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III DPR Resmi Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi