jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli hingga PPKM Level 1-2 yang berlaku 21 Juli hingga saat ini berdampak positif.
Menurut Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, selama PPKM terjadi penurunan kasus harian COVID-19 sebesar 59,6 persen dari 15 Juli hingga saat ini.
BACA JUGA: Data Kematian Akibat COVID-19 Simpang siur, Yusril Ingatkan Pemerintah!
“Angka reproduksi saat ini 1,2 - 1,5, pemerintah akan terus berupaya agar angka reproduksi ini bisa lebih kecil dari 1, sehingga wabah terkendali."
Caranya, dengan coverage vaksinasi tinggi ditambah 3M dan 3T,” ujar Jodi pada webinar yang mengangkat tema 'Dari PPKM Darurat Ke Level 4: Terbukti Akurat' yang diselenggarakan Divisi Humas Polri secara daring, Kamis (12/8).
BACA JUGA: Omongan Ganjar ini Tegas Banget Soal Pasang Baliho Jelang Pilpres 2024
Jodi bersama Jubir Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Sosiolog Imam Prasodjo yang tampil sebagai pembicara dalam webinar kali ini, berterima kasih atas peran TNI dan Polri.
Kedua instansi ini diketahui terlibat aktif dalam penananganan COVID-19 dan berhasil meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, vaksinasi, hingga menurunkan angka kasus Covid-19.
BACA JUGA: Wali Kota Minta Ajudan Halangi dan Usir Wartawan, AJI Berang!
Sementara itu mengenai angka kematian, Jodi menyebut awal Juli 2021 terkonfirmasi mengalami peningkatan.
Bahkan pernah mencapai angka 2000 lebih.
Dia menyebut beberapa fakta meningkatnya angka kematian.
Antara lain, keterlambatan penanganan pasien karena baru dibawa ke rumah sakit saat kondisi kesehatan memburuk.
Kemudian, banyak masyarakat tidak bersedia dirawat di tempat isolasi terpadu sehingga kondisinya tidak terpantau.
Hal lain, banyak pasien Covid-19 yang mengalami kondisi kesehatan yang memburuk berupa penurunan saturasi dengan sangat cepat.
Melihat berbagai indikasi terkait kematian pasien Covid-19, lanjut Jodi, pemerintah melakukan berbagai
upaya.
Yakni, memperbanyak tempat tidur untuk isolasi terpadu (isoter) di berbagai daerah dan melengkapi kebutuhan seperti tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, konsumsi pasien dan alat-alat kesehatan yang diperlukan.
“Khusus di Yogyakarta dan Solo Group 2 Kopassus dikerahkan untuk memobilisasi pasien isoman agar dapat dimonitor dan antisipasi apabila terjadi pemburukan dapat segera ditangani," katanya. .
Mengenai tidak dikeluarkannya indikator kematian, Jodi menyebut pertimbangannya karena banyak input data kematian oleh daerah merupakan akumulasi dalam beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi assesmen level situasi.
Sementara Juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa pelaksanaan PPKM Darurat atau Level 4 telah menurunkan kasus Covid-19 hingga hampir 60 persen.
Namun, dia mengingatkan perlunya mewaspadai peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali.
"Jawa Bali itu punya potensi 70 persen dari seluruh kasus, tetapi setelah PPKM level 4 Bali masih tinggi, demikian juga dengan provrinsi lain di luar Jawa Bali kasusnya bahkan terus meningkat," kata Nadia.
Dia menyarankan masyarakat secara individu melaksanakan protokol kesehatan, sementara pemerintah akan terus mendorong penurunan penularan melalui regulasi dan vaksinasi.
Sebelumnya Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan PPKM Level 4 terbukti akurat menurunkan laju kasus Covid-19 di Tanah Air.
Dia bersyukur masyarakat bersama TNI dan Polri memiliki tekad yang sama untuk mengendalikan penularan Covid 19.
"Usaha tidak mengingkari hasil," katanya Rusdi.
Dia juga menyebut kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan angka penderita Covid-19.
"Kita bersyukur kesadaran masyarakat cukup baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga program PPKM Darurat secara akurat berhasil menurunkan kasus Covid 19," ucapnya.
Sementara itu, sosiolog Imam Prasodjo mengingatkan perlunya keterlibatan seluruh masyarakat mengatasi penularan Covid-19.
"Perlu pelaksanaan pertahanan semesta dalam melawan Covid-19. Tidak pemerintah saja, atau TNI dan Polri saja, tetapi semua rakyat harus terlibat," pungkas Imam.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang