jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyatakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum, meski tanpa aturan turunannya.
Hal itu menyusul masih adanya kasus-kasus kekerasan seksual, terutama kepada wanita dan anak.
BACA JUGA: Soal Usul Bechi Dijerat UU TPKS, HNW: Aturan Dibuat Bukan untuk WacanaÂ
"Baik peraturan pemerintah ataupun Perpresnya, UU TPKS sudah bisa digunakan aparat penegak hukum khususnya dalam dua ranah yang menjadi kekuatannya itu satu delik-deliknya, kedua hukum acaranya sendiri," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).
Willy menyebutkan UU TPKS memiliki kelebihan di mana hukum acara bisa digunakan oleh undang-undang sejenis, termasuk dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
BACA JUGA: Puan: Penculik yang Cabuli Anak Harus Dijerat dengan UU TPKS
"UU Penghapusan Kekerasan pada Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sudah bisa menggunakan hukum acara UU TPKS," kata Willy.
Willy juga menyoroti masih tingginya tingkat kekerasan seksual, meski UU TPKS telah disahkan.
Namun, dia mengakui lahirnya undang-undang tidak otomatis membuat kesadaran di tengah publik atau masyarakat Indonesia.
"Bagaimana membangun sebuah kesadaran di publik, culture di publik butuh waktu yang sangat panjang dan memakan intensitas. Nah itu pekerjaan itu basisnya narasi dan literasi," pungkas Willy.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra