KENDARI - Belum tuntas polemik terminal bayangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menuai sorotanPermasalahanya, adanya pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat saat melakukan penyeberangan di Pelabuhan Torobulu Konawe Selatan (Konsel).
Diantara pungli itu, pembiayaan retribusi muatan kapal kendaraan roda empat
BACA JUGA: Gugat Saja Plt Gubernur ke PTUN
Seharusnya, ongkos untuk kendaraan golongan tiga Rp 5 ribuBACA JUGA: Satpol PP Pilih Kasih Tertibkan Baliho Calon
Lalu, proses retribusi jasa pemeliharaan dermaga setiap unit mobil juga dibebankan Rp 2500BACA JUGA: Dicky Chandra Jangan Hanya Gertak Sambal!
Misalnya, fasilitas sarana umum, mushollah, dermaga dan lainya."Dikemanakan uangnyaKami, bingung kenapa tidak ada tindakan yang tegasPadahal persoalan ini, sudah berlangsung lamaIni adalah pungli yang harus disikapi serius agar tidak berlarut-larutKenapa ada retribusi sementara pelayanan dermaga amburadul,"ujar Hasanudin korlap Aliansi Pemuda Pelajar (AP-2) Sultra saat melakukan orasi digedung DPRD Sultra kemarin.
Bukan hanya itu kata Hasanudin, fasilitas umum yang seharusnya dijadikan ruang tunggu, kini sudah berubah fungsi menjadi lahan bisnisFaktanya, kantin sudah menjamur kemana-manaLalu, Mushallah yang ada sangat tidak terawat, bahkan untuk jembatan Lainea-Latawe sangat tidak layak.
"Saya sendiri yang membayar retribusi saat akan berangkatInikan sangat menyalahi aturan, kami minta DPRD selaku wakil rakyat bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakatJangan, dibiarkan saja,"tegasnya.
Menyikapi hal tersebut utusan dari komisi satu DPRD Hasid Pedansa menjelaskan, pihaknya akan segera mengadakan dengar pendapat dan meminta keterangan dari Dishub Sultra yang kebetulan membidangi persoalan iniSebenarnya kata Hasid, polemik pungli ini sudah sering disampaikan dan diskusikan bahkan dalam acara rapat pembahasanNamun, prilaku dari Dishub tidak pernah mengindahkanMakanya kata dia, polemik ini akan disikapi serius.
"Kita DPRD hanya menyampaikan tidak bisa memberikan tindakan, kalau kita sudah pertanyakan lantas tidak ada perubahan kita akan sampaikan pada gubernur,"katanya.
Ia juga membenarkan, saat melakukan penyeberangan pelayanan terhadap publik tidak berjalan sesuai mekanismeBahkan Hasid juga mempersoalkan kondisi toilet yang tidak berfungsiIa juga mengaku pernah menyampaikan pada jajaran DPRD sebelum lebaran namun belum sempat dibahas sebab masih menunggu kesiapan dari para legislatif yang membidangi.
"Yang membidangi ini adalah komisi tigaSaya berada di komisi satu saya menerimah para demonstran karena terpanggilKita lihat saja, masyarakat sudah dipungut biaya, tapi pelayanan jasanya tidak ada,"paparnya(p2/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Minta Gubernur Jembatani Bupati-Wabup Garut
Redaktur : Tim Redaksi