jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Ma'ruf berperan aktif menjadi penegah konflik Pemerintah Tiongkok dengan Etnis Uighur di Xinjiang. Sebab, Jokowi pernah berjanji saat kampanye pilpres akan membangun hubungan internasional.
“Kami mendesak Pemerintahan Jokowi -Ma'ruf speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur, “ Kata Mardani, Jumat (27/12).
BACA JUGA: Massa Aksi Bela Muslim Uighur Gelar Salat Berjemaah di Tengah Hujan Deras
Ketua DPP PKS itu mengingatkan Presiden Jokowi pada janjinya saat debat capres sesi keempat, Sabtu (30/2/2019), yang mengatakan akan membangun hubungan internasional, karena sangat dipercaya menangani kasus konflik di negara-negara lain, termasuk kasus penindasan yang menimpa warga muslim uighur di Provinsi Xianjiang.
“Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi,” tukas Mardani.
BACA JUGA: Aksi Bela Muslim Uighur: Apa yang Terjadi di Tiongkok, Kami Tidak Rela
Legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan, DPR juga akan melakukan diplomasi antarlembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Tiongkok menghentikan cara kekerasan kepada entis Uighur.
Di sisi lain, setidaknya ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur.
BACA JUGA: PA 212 dan FPI Akan Gelar Aksi Bela Muslim Uighur Hari Ini
Pertama, merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator konflik, menghentikan kekerasan kepada muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri.
Kedua, pemerintah Beijing bisa belajar dari Indonesia bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena separatisme bukan bagaian dari ajaran Islam.
"Pemerintah Beijing bisa diperkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur," jelasnya.
Ketiga, Indonesia bisa mendorong negara- negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antar Uighur dan pemerintah Beijing. Sebagaimana ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohigya di Myanmar.
Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi, serta mengedepankan cara-cara damai membangun Xinjiang. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam