jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik pihak yang sudah menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024.
Dia sekaligus meminta pihak yang menggiring wacana itu bisa bertanggung jawab.
BACA JUGA: Hasto Ingatkan Para Elite Partai Politik Soal Wacana Tunda Pemilu 2024
Terlebih lagi, keinginan publik jelas menolak wacana penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut seperti terlihat dalam temuan teranyar LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.
"Isu penundaan pemilu sangat tidak etis dan bertentangan dengan konstitusi. Siapa pun pihak yang melontarkan gagasan ini perlu mempertanggung jawabkan kepada publik," kata Mardani melalui layanan pesan, Kamis (3/3).
BACA JUGA: Hasil Survei Wacana Tunda Pemilu 2024, Begini Sikap Mayoritas Responden
Mardani mengatakan bahwa narasi tentang pemilu seharusnya bisa selesai, mengingat konstitusi menyatakan kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam lima tahun.
"Konstitusi tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," beber Mardani.
BACA JUGA: Wacana Tunda Pemilu 2024 Diduga Hanya Akal-akalan Untuk Tujuan ini
Sebelumnya, temuan LSI menyatakan bahwa sebanyak 66,3 responden puas atas kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66,3 persen," ungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat membeberkan temuan terbaru pihaknya, Kamis.
Namun, dalam survei yang sama menyatakan bahwa responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti dikemukakan elite parpol.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu karena Covid-19 belum mereda.
Hanya 20,3 persen responden yang merasa sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi belum berakhir di tanah air. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan bahwa sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu soal pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi. Sisanya 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selanjutnya sebanyak 69,6 persen responden tetap ingin Jokowi mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu terkait pembangunan IKN Nusantara.
Sebanyak 22,3 persen responden merasa jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang karena harus memastikan pembangunan IKN Nusantara. Sisanya 8,1 persen menjawab tidak tahu.
"Berdasarkan temuan survei, penundaan pemilu bisa kami simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," beber Djayadi.
Survei LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan dilakukan pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 kemarin.
Ada 1.197 responden yang terlibat dalam survei tersebut dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
LSI menggunakan metode simple random sampling dalam survei kali ini yang memiliki toleransi kesalahan ±2,89 persen. Tingkat kepercayaan survei tercatat sebesar 95 persen. (ast/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan