jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai sudah saatnya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kabinet. Terutama, setelah muncul video marah Jokowi terkait kinerja menteri dalam menangani pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Misalnya, kata dia, Jokowi bisa merampingkan kabinetnya yang saat ini berjumlah 34 menteri. Dalam hitungannya, kabinet bisa dirampingkan menjadi 20 sampai 25 menteri.
BACA JUGA: Survei IPO : Tiga Nama Ini yang Diinginkan Responden Jika Ada Perombakan Kabinet
"Usul saya sekarang ini, Sekarang saatnya Pak Jokowi me-reset pemerintah. Tiga hal yang di-reset pertama pemerintah pusat, jumlahnya dikurangi. Misalnya gini, Kementerian Pertanahan dan Kementerian Energi dengan kementerian PUPR itu bisa disatukan," ucap Mardani dalam diskusi daring berjudul "Menanti Perombakan Kabinet", Minggu (4/7).
Menurut dia, perampingan kabinet membuat menteri kabinet Jokowi memiliki kekuasaan besar. Selain itu, anggaran sebuah menteri bakal besar dalam menangani COVID-19.
BACA JUGA: Update Corona 4 Juli: Pertambahan Kasus Meningkat, Jawa Timur Tertinggi
"Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," ucap dia.
Selain perampingan kabinet, pemerintah perlu memperhatikan undang-undang terkait otonomi daerah setelah muncul video marahnya Jokowi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pusat tidak bertabrakan dengan daerah dalam menangani pandemi.
BACA JUGA: Rp 32 Triliun Melayang Gegara Corona, Petani Zaitun Italia di Ambang Kehancuran
"Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lo ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana gubernurnya ke mana kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan, ini bukan NKRI, ayo di-reset balik, paket undang-undang penataan otonomi daerah belum kelar. Dikelarin," ucap dia. (mg10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan