jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut defisit yang dialami BPJS Kesehatan bukan karena kecilnya iuran yang selama ini dikutip dari publik.
Mengacu analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan karena urusan pengelolaan yang buruk.
BACA JUGA: Mardani PKS: Kenaikan Iuran BPJS Menyakiti Hati Rakyat
"Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah," kata Mardani saat dihubungi awak media, Senin (2/9).
Setidaknya, kata Mardani, ada enam akar masalah pengelolaan di BPJS Kesehatan. Pertama yakni dugaan banyaknya rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data.
BACA JUGA: Arief Gerindra Yakini BPJS Kesehatan Tekor karena Duit Bocor
"Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori. Misalnya, kategori D mengakunya C, kategori B mengakunya A. Ini supaya rumah sakit tersebut dapat per unit lebih besar," ucap dia.
BACA JUGA: Reaksi Keras Presiden KSPI atas Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
BACA JUGA: Habib Aboe PKS: Jangan Tajam ke Bendera HTI, Tumpul ke Bintang Kejora
Masalah berikutnya, kata Mardani, data pengguna layanan dan peserta yang berbeda. Dalam catatannya, pengguna layanan BPJS Kesehatan sebanyak 239,9 juta, padahal peserta yang terdaftar 223,3 juta.
"Perlunya audit lebih mendalam untuk menemukan jawaban itu," lanjut dia.
Masalah berikutnya, ungkap dia, ditemukannya upaya perusahaan peserta mengakali iuran BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban.
Selanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah. Angka di sektor itu masih rendah yaitu 53,7 persen.
Masalah berikutnya yakni terdapat data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak valid. Ditemukan adanya peserta yang harusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru masuk ke dalam sistem.
"Selain itu, ditemukan peserta tidak memiliki NIK, bahkan nama ganda," terang dia.
Masalah lainnya yakni sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan yang amburadul. Menurut Mardani, masih ditemukan adanya klaim ganda peserta. Bahkan, ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal.
"Jadi dari ke enam akar masalah BPJS Kesehatan hasil temuan audit BPKP tersebut, menunjukkan bahwa sumber masalahnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan, bukan pada besar kecilnya iuran yang ditarik dari masyarakat," timpal dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak, Solusi Mardani PKS Untuk Mengatasi Krisis Papua
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan