jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menekankan pentingnya kepemimpinan dalam hal penegakan hukum.
“Tidak ada cerita penegakan hukum itu tidak berkaitan dengan kepemimpinan. Inti dari penegakan hukum itu soal kepemimpinan, leadership,” ujar Margarito Kamis saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum di Media Center DPR, Kamis (14/11/2024).
BACA JUGA: Raja Juli Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
Diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama Biro Pemberitaan DPR RI ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Anggota DPR RI III DPR Rudianto Lallo, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun dan Praktisi Hukum Nicholas J KiliKily.
Pada kesempatan itu, Margarito Kamis menaruh harapan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait upaya melindungi rakyat.
BACA JUGA: Bea Cukai Berkomitmen Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
“Saya jujur mengatakan bahwa apa yang digariskan oleh Presiden Prabowo untuk melindungi rakyat. Beliau sampaikan pada pidato pertama saat dilantik jadi Presiden,” ujar Margarito.
Namun, Margarito mempertanyakan seberapa memadai struktur yang dibangun sehingga kasus mafia tanah di Bali dan kasus ibu guru serta kasus lainnya tidak berulang.
BACA JUGA: BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
Margarito Kamis mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI berupaya mulai mempromosikan keadilan dan mengonsolidasikan untuk mempromosikan kemanusiaan.
Salah satunya adalah Komisi III DPR mengundang Kapolda NTT dan Kapolda Sulsel.
“Kita juga masih menaruh harapan kepada Komisi III DPR terkait pengawasan terkait penegan hukum,” ujar Margarito Kamis
Sementara itu, Nicholas J KiliKily meminta Komisi III DPR untuk memanggil Kapolda Bali karena ada oknum kepolisian yang diduga tidak sesuai prosesdur dalam menjalan tugasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari