jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis meminta KPK tidak merespons tudingan soal ketidakmampuan Nurul Ghufron menjawab pertanyaan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Margarito menilai apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK itu sudah tepat.
BACA JUGA: Prof Hamdi: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Bisa Dibuktikan Secara Ilmiah
"Bukan soal ide siapa yang melakukan itu, penanggungjawabnya ada pada yang mengetesnya itu dan tidak perlu dijelaskan dan menurut saya sikap gufron itu betul. Itu kan amanat UU,” ujar Margarito saat dihubungi, Senin (21/6)
Margarito menerangkan lolos dan tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar, yang terpenting adalah KPK melakukannya sudah sesuai dengan aturan hukum.
BACA JUGA: Terungkap, Inilah Instrumen TWK yang Dipakai BKN untuk Pegawai KPK
Pasalnya, TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang undang.
Oleh karenanya saat ini KPK harus fokus dalam penindakan korupsi dan mengabaikan hal-hal yang membuat gaduh publik.
BACA JUGA: Pakar Sebut Kehadiran Nurul Ghufron ke Komnas HAM Sebagai Niat Baik
"Di mana-mana orang tes pasti ada yang lulus dan tidak lulus. Jadi, KPK tidak usah pusing lah dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang ini,” kata dia.
Margarito kemudian menyarankan kepada Firli Bahuri cs untuk fokus saja pada pemberantasan korupsi. Dan untuk 75 pegawai yang tidak lolos TWK KPK sebaiknya menempuh jalur PTUN.
"Saya sarankan buat Firli Bahuri dan kawan kawan sampingkan saja hal-hal yang sedang berkembang ini ajak mereka bertempur di pengadilan,” ujar dia. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan