jpnn.com, PALU - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi setempat memberikan gaji perawat yang berstatus honorer sesuai dengan upah minimum regional Sulteng.
Menurut Marlelah, sudah menjadi fenomena umum di seluruh daerah Indonesia termasuk Sulteng bahwa peran tenaga perawat honorer yang sangat penting dan berada di barisan terdepan tidak berbanding lurus dengan gaji yang diberikan pemda kepada mereka.
BACA JUGA: Ternyata Masih Banyak Nakes Honorer Dibayar Rp 150 Ribu per Bulan, Sungguh IronisÂ
"Kondisi perawat honorer ini yang sangat menyedihkan. Saya minta bupati dan wali kota serta gubernur memperhatikan mereka. Tolong gajinya dinaikkan hingga setara UMR,” katanya di Palu, Sulteng, Sabtu (28/5).
Marlelah berharap tidak ada lagi perawat honorer yang digaji di bawah Rp 1 juta per bulan.“Sementara mereka harus bekerja siang dan malam," ucapnya.
BACA JUGA: SE MenPAN-RB Belum Turun, tetapi Daerah Sudah Berani Melakukan PHK Kepada Honorer
Menurutnya, peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat cukup vital.
Sebab, perawat berada di garis terdepan daam memberikan pelayanan kesehatan, terutama kepada masyarakat yang mengalami kondisi darurat.
BACA JUGA: Ungkap Gaji Nakes Honorer, Suara Dokter Trisna Bergetar Menahan Tangis
"Setidaknya kami minta supaya gaji perawat honorer di seluruh daerah sesuai UMR Provinsi Sulteng atau berdasarkan tingkatan pendidikannya," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Sulteng Fajarillah Kolomboy Malonda mengatakan selama pandemi Covid-19, tenaga perawat termasuk yang berstatus honorer, berada di garda terdepan menghadapi dan menangani orang-orang yang terpapar virus corona, sehingga mengancam keselamatan mereka.
Saat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi pada 2018 lalu, perawat pula yang berperan penting di barisan terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga terdampak.
“Perlu kiranya perawat mendapat perhatian dari pemerintah, sebab keberpihakan atas nasib perawat ditentukan oleh kebijakan politik. Kami tidak perlu terjun di dunia politik, tetapi kami tetap harus dekat," kata Fajarillah. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi