Martin Ingatkan Masalah TPL, Menteri Bahlil Perintahkan Pak Imam ke Lapangan

Rabu, 22 September 2021 – 22:04 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Ilustrasi Foto: M Fathra /JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan warga di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Martin Manurung mengatakan kementeria yang dipimpin Bahlil memang memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Tetapi, dia juga meminta BKPM mengawasi investasi yang sudah berjalan.

BACA JUGA: Menteri Bahlil Tegaskan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Menyerap Tenaga Kerja Dalam Negeri

“Bagaimana juga pengawasan terhadap investasi- investasi yang sudah masuk dan bermasalah dengan masyarakat," kata Martin saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan menteri BUMN dan menteri investasi/ kepala BKPM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9).

Legislator Partai NasDem itu mengingatkan dalam rapat sebelumnya dia mempertanyakan peran Satgas Investasi yang dipimpin Bahlil dalam menangani konflik perusahaan dengan masyarakat.

BACA JUGA: Mbak Lirabica Dipersekusi Ibu-Ibu Kompleks Gegara Jogging, Sahroni Telepon Polisi

Dia juga menyinggung tentang dugaan adanya pelanggaran masalah lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat yang dilakukan perusahaan TPL.

Martin menegaskan Indonesia bukan hanya negara yang memudahkan orang berusaha, tetapi ketika ada investor yang sudah berbisnis lantas bermasalah dengan rakyat, apakah Satgas berwenang mengecek status investasinya.

BACA JUGA: Perusahaan Grup Haji Isam Suap Pejabat Kemenkeu Rp 50 Miliar untuk Pangkas Nilai Pajak

"Karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat, ini terkait di dapil saya, PT TPL," ucap Martin.

Oleh karena itu, dia meminta Satgas Investasi mengecek langsung permasalahan di lapangan guna memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh investasi.

"Menjaga kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi,," tandas ketua DPP NasDem itu.

Permintaan itu lantas ditanggapi Menteri Bahli Lahadalia dengan memerintahkan tim Satgas Investasi segera turun ke PT TPL untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

Bahlil memerintahkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi memimpin tim tersebut ke lapangan.

"Untuk kawasan itu ada Deputi Pengendalian. Langsung kita putuskan saja di sini. Nanti insyaallah awal bulan Oktober, Pak Imam dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi, ketua. Supaya bisa klir," kata Menteri Bahlil. (fat/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler