jpnn.com, JOGJA - Sekretaris Jenderal MPR Dr Ma'ruf Cahyono memaparkan tugas-tugas MPR di hadapan ratusan mahasiswa UGM (Universitas Gadjah Mada) yang menghadiri diskusi panel bertema Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.
Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9), digelar MPR, sebagai rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Anti-Korupsi. Kegiatan ini melibatkan MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), KPK, dan, UGM, berlangsung 10 - 11 September 2019.
BACA JUGA: Alasan Ketua KY Dukung MPR Kembali Punya Kewenangan Tetapkan GBHN
Narasumber diskusi panel adalah Bambang Sadono (anggota Badan Pengkajian MPR), Prof Dr Kelian ( Guru Besar Filsafat UGM), dan Prof Dr Ratno Lukito (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).
Dikatakan Ma’ruf, setidaknya ada tiga tugas utama MPR. Pertama, sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika). Kedua, melakukan kajian dan evaluasi terhadap sistem ketetanegaraan. Ketiga, menyerap aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Pidato di Acara Peringatan Hari Konstitusi, Ketua MPR Singgung Pentingnya GBHN
Khusus tugas kedua, kajian dilakukan terhadap tiga hal. Pertama, apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan Pancasila. Kedua, apakah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari konstitusi.
Ma'ruf menjelaskan gagasan dan pikiran untuk penataan sistem ketatanegaraan sudah ada sejak MPR periode 2009 - 2014. Gagasan dan pemikiran itu tertuang dalam rekomendasi MPR periode 2009 - 2014. Misalnya pemikiran tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD.
"”Sepakat bahwa penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD 1945, tetapi ada batasan, yakni perubahan harus berlandaskan Pancasila, tetap NKRI, tidak mengubah Pembukaan UUD, masih tetap dengan sistem presidensial, " katanya.
Terkait dengan tema diskusi panel ini Ma'ruf menyebutkan banyak implementasi atau pelaksanaan UUD yang harus dikaji karena ada hal-hal ideal dalam UUD belum dilaksanakan. "Apakah UUD telah diimplementasikan dengan baik sesuai konsepsinya. Apakah dalam kenyataannya UUD sudah kita lakukan dan implementasikan," ujarnya.
"Perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution atau konstitusi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat," imbuhnya.
Dia berharap lahirnya gagasan dan pemikiran analitis dari diskusi panel ini. Melalui Badan Pengakajian dan Lembaga Pengkajian MPR akan menelaah secara akademik gagasan dan pemikiran itu.
"Ini bagian-bagian pikiran masyarakat, pikiran akademik, sehingga tatanan negara tidak hanya baik di sistem tatanegara, tidak hanya baik dalam konstitusinya tapi juga baik dalam pelaksanaannya," terangnya.
Ratusan mahasiswa UGM menyimak paparan Ma’ruf dengan antusias. Bahkan sebagian rela berdiri, sebagian duduk di lantai, lantaran kursi yang tersedia semuanya sudah terisi.
Usai mengikuti diskusi, Ma’ruf Cahyono menuju Grha Sabha Pramana UGM, ikut membuka acara Festival Konstitusi dan Anti-Korupsi. Hadir juga Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo