Marwan: Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kamis, 22 Januari 2015 – 19:25 WIB
Petani di sawah. Foto: dok.Jawa Pos

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, meminta seluruh pemerintah daerah menyetop alih fungsi  lahan pertanian  menjadi tempat industri.‬

‪Dia mengimbau ‎pemda jangan mendorong tumbuhnya industri hanya untuk menarik pajak demi menambah pendapatan daerah. Harus berpikir jangka panjang untuk masa depan.

BACA JUGA: Saya Tidak Yakin PDIP Berniat Serang KPK

"Sudah jelas bahwa  fungsi ketahanan pangan lebih menyejahterakan rakyat di desa dan juga berdampak ke kota,” ujarnya, Kamis, (22/1).‬

‪Lebih ironis lagi, warga desa seakan tidak berdaya menentang keinginan pemerintah daerah yang berambisi tetap menjadikan lahan pertanian dibangun industri. Mau atau tidak, warga menjual lahannya.

BACA JUGA: Suami Berurusan dengan KPK Jadi Alasan Zaskia Sungkar Sulit Punya Anak

“Kesannya ada perampasan. Karena warga desa diiming-imingkan pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan janji lainnya. Tapi setelah itu dilupakan,” katanya.‬

‪Jika perubahan alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung, maka menurut Marwan, urbanisasi besar-besaran akan terus terjadi. Kemiskinan dan penggangguran semakin bertambah, karena generasi muda di  desa tidak lagi ingin  membangun daerahnya.‬

BACA JUGA: Komisi III DPR Tunda Semua Jadwal Rapat dengan Polri

‪“Yang dikhawatirkan, akan berdampak konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Juga antara masyarakat dengan masyarakat yang punya kepentingan berbeda-beda,” ujarnya.‬

‪Marwan mencontohkan seperti di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Setelah blusukan kemarin, ternyata industri begitu padat. Lahan sudah menyempit. Rumah warga yang berdinding kayu, diapit oleh pabrik.‬

‪"Jika dibiarkan maka perindustrian akan semakin menghancurkan lahan pertanian. Akan semakin sulit nanti kita mewujudkan swasembada pangan,"‬ katanya. (gir/boy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Birokrasi Butuh Kalangan Profesional Hadapi MEA 2015


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler