JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie mengatakan pecahnya koalisi disebabkan terjadinya perbedaan persepsi dalam menyikapi pemberantasan mafia pajakKarena itu, kata Marzuki, PD bersama koalisi yang masih berkomitmen dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertindak tegas untuk menolak usulan hak angket mafia pajak.
"Kalau usulan angket itu lolos, Demokrat dan koalisi yang masih komit melihat hak angket itu akan ditunggangi untuk pemakzulan presiden
BACA JUGA: Daripada Mendua, PKS Disarankan jadi Oposisi
Sementara Golkar dan PKS gagal meyakinkan Demokrat bahwa angket itu murni untuk memperbaiki kinerja pemerintah di sektor perpajakanMenurut Marzuki, kalau hanya sebatas memperbaiki kinerja pemerintah, lanjutnya, tidak harus melalui mekanisme angket yang bernuansa politis itu
BACA JUGA: Tak Efektif, Setgab Bubarkan Saja
Tapi Golkar dan PKS memaksakan diri harus angketPadahal angket merupakan proses untuk membawa apapun temuan angket itu ke Mahkamah Konstitusi
BACA JUGA: Suswono Tak Peduli Resuffle
"Judulnya kira-kira, benar atau tidak pemerintah telah melanggar konstitusi dan itu dimintakan MK mengujinya," ungkap Marzuki Alie.Lebih lanjut Marzuki mengatakan, anggota koalisi yang menolak hak angket tidak dapat dikatakan sebagai pihak menolak pemberantasan mafia pajak sebagaimana yang ditiup oleh Golkar dan PKS"Tudingan Golkar dan PKS seperti itu hanya dalam rangka pencitraan partainya masing-masing tapi sangat tidak etis karena telah mengelabui publik," tegasnya
Karena tudingan itu pula, kata Marzuki Partai Demokrat akhirnya berkesimpulan bahwa Golkar dan PKS telah melanggar komitmen berkoalisi(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bibit-Chandra Tak Perlu Bersaksi bagi Panda
Redaktur : Tim Redaksi