jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyatakan bahwa banyaknya kepala daerah tersangkut kasus korupsi karena saat Pilkada mendapat dana kampanye dari investor maupun pengusaha. Akibatnya, mau tak mau kepala daerah terpilih pun harus balas jasa kepada pengusaha yang membiayainya.
"Sementara gaji yang mereka peroleh sebagai kepala daerah tidak cukup menutupi utang yang sudah dibuat untuk membiayai kampanye. Ujung-ujungnya korupsi APBD," kata Marzuki saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Medan, Rabu (23/10).
BACA JUGA: PDIP Klaim Temukan 20,3 Juta Data Pemilih Bermasalah
Selain melakukan korupsi APBD, lanjut Marzuki, kepala daerah juga menempuh cara lain untuk melunasi utang-utangnya. Di antaranya dengan cara memberikan berbagai konsensi bagi investor baik domestik maupun luar negeri.
"Inilah yang menyebabkan berbagai sumber kekayaan alam di daerah-daerah terkuras sementara rakyat tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam tersebut. Saya mensinyalir investor pilkada juga berasal dari luar negeri seperti dari China, India, Taiwan dan Malaysia,” ungkapnya.
BACA JUGA: KPU Akui Data Pemilih Masih Amburadul
Marzuki menambahkan, fakta itu sudah jauh dari amanah konstitusi agar semua sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. "Sekarang mana buktinya bahwa itu digunakan untuk kemakmuran rakyat?” ujarnya.
Karenanya Marzuki meminta para mahasiswa bisa menjadi agen demokrasi untuk memilih pemimpin yang benar-benar jelas kriteria dan rekam jejaknya. Mahasiswa, kata Marzuki, harus tahu bagaimana idealnya pemimpin itu.
BACA JUGA: Anggap Perilaku Politik DPD Lebih Baik Ketimbang DPR JAKARTA -
“Pemimpin yang korup dan tidak bermartabat membuat banyak masalah. Perjalanan bangsa ditentukan oleh seorang pemimpin maka memilih pemimpin jangan hanya karena elektabilitas dan popularitas, tanpa mengetahui latar belakangnya,” imbuh Marzuki.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temukan Balita Masuk Daftar Pemilih di Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi