jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie menyatakan bahwa partainya tetap konsisten memberantas korupsi. Menurutnya, bukti komitmen PD terhadap pemberantasan korupsi bisa dilihat pada fakta bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengintervensi penegak hukum kasus korupsi.
"Faktanya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI konsisten dalam pemberantasan korupsi. Caranya tidak pernah mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Kalau kami intervensi, tentu kader kami yang tersangkut korupsi masih bebas," kata Marzuki di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/3).
BACA JUGA: Jaksa KPK Bakal Boyong Petinggi PKS ke Pengadilan Tipikor
Pandangan masyarakat seolah-olah menempatkan PD sebagai partai terkorup, lanjut Marzuki, merupakan sebuah rekayasa opini untuk menyudutkan partai pemenang Pemilu 2009 itu. "Faktanya, lembaga antikorupsi seperti ICW dan TI (Transparansi Internasional) mengeluarkan daftar partai terkorup. Ternyata bukan Demokrat yang menduduki peringkat pertama partai terkorup," tegasnya.
Padahal, katanya, anggapan selama ini jika presidennya dari partai penguasa maka anggota DPR dari partai berkuasa yang korupsi tidak akan diproses hukum. Tapi, kata Marzuki, justru SBY mampu membuktikan bahwa tidak pernah mengintervensi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memproses anggota Fraksi Partai Demokrat DPR yang terseret korupsi.
BACA JUGA: KPK Cegah Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta
"Bahkan kepala daerah dan menteri dari Partai Demokrat yang korupsi tetap diproses dan diselesaikan secara hukum. Mudah-mudahan hal baik ini bisa dilakukan presiden selanjutnya," ucap peserta konvensi capres PD itu.
Karenanya Marzuki juga mengingatkan masyarakat agar pada pemungutan suara pemilu legislatif 9 April nanti bisa memilih partai dan politisi yang antikorupsi. Salah satunya adalah menghindari partai dan caleg yang bagi-bagi uang ataupun sembako. “Karena kalau mereka lolos ke parlemen, maka waktunya akan habis untuk mengembalikan biaya politik uang yang dibagikan itu," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: 14 Provinsi Punya Beban Kusta Tinggi
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Ambil Kasus Dugaan Korupsi Mantan Menkes dari Polisi
Redaktur : Tim Redaksi