jpnn.com, SURABAYA - Tarif Jalan Tol Pasuruan Probolinggo alias Paspro diperkirakan sebesar Rp 1000 per kilometer. Jalan tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/4)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang Jalan Tol Paspro seksi 1 hingga 3 masih beroperasi tanpa tarif alias gratis. Belum ada penetapan tarif resmi. “Tapi saya kira tetap Rp 1000 per kilometer. Karena berdasarkan perhitungan investasinya sekitar Rp. 1.100 an per kilometer,” jelas Basuki seperti diberitakan Jawa Pos.
BACA JUGA: Dulu 2,5 Jam, Kini Pasuruan - Probolinggo Hanya 30 Menit
Basuki mengatakan gratisnya Paspro masih akan terus dilakukan paling tidak hingga akhir April sambil PUPR bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menentukan tarif yang sesuai. Basuki juga menyebut bahwa pada arus mudik lebaran mendatang Jalan Tol Paspro sudah beroperasi dengan tarif.
Saat ini, pembangunan Jalan Tol Paspro Seksi IV baru akan memasuki fase pembebasan lahan. Namun saat ini progress pengadaan lahan masih dalam tahap pemberkasan. Direktur Utama PT. Trans Jawa Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Dwi Praktikno mengatakan sampai saat ini pembayaran masih belum dilakukan. " Sehingga progressnya masih 0 persen," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Resmikan Ruas Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo
BACA JUGA: Tol Darat dan Tol Laut Mampu Tekan Disparitas
Sebelumnya, Seksi IV dinyatakan sebagai prakarsa dari PT Waskita Karya induk TJT Paspro. Namun, Dwi belum menyebut akan mengajukan ijin tersebut dalam waktu dekat. "Kami berharap ada dana talangan langsung dari Lembaga Pengelola Aset Negara (LMAN)," katanya.
BACA JUGA: Genjot Jumlah Pengguna Jalan Tol, Sosialisasi Tarif Harus Lebih Gencar
Kepala BPJT Danang Parikesit mengungkapkan bahwa sifat seksi IV Jalan Tol Paspro lebih pada perluasan lingkup pengelolaan daripada prakarsa. Sehingga pembebasan tanah tetap akan dilakukan oleh pemerintah.
Dalam pengadaan tanah kewajiban pemerintah, ada dua skema. Jika infrastruktur tersebut bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) maka pengadaan tanah akan langsung dibayarkan oleh LMAN. Sementara jika non-PSN, akan dianggarkan oleh Ditjen Bina Marga PUPR.
Pembiayaan LMAN pada seksi IV sebelum konstruksi menurut Danang sangat ideal. Sehingga BUJT tidak lagi perlu mengharapkan dana talangan dari bank dengan tanggungan Bunga. Namun, ia sendiri belum bisa memastikan. “Harapan kami memang langsung dibiayai LMAN,” jelasnya.
Sementara itu Petugas Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk kabupaten Probolinggo Agus Minarno mengatakan bahwa menurut perhitungan, ada sekitar 900 bidang tanah dalam desain trase seksi 4 Paspro yang perlu dibebaskan.
BACA JUGA: Ada Tol Trans Jawa, Ini Hasil Survei terkait Mudik Lebaran 2019
Dari 900 bidang tersebut, kata Agus diantaranya sudah termasuk Tanah Kas Desa (TKD). Saat ini pengadaan tanah sedang dalam proses pemberkasan. "Rencana kami setelah pemilu akan diagendakan inventarisasi dan identifikasi bidang-bidanb tanah," katanya.
Meski demikian, menurut Agus seksi 4 Paspro sudah termasuk dalam proyek tol trans jawa Merak-Banyuwangi. Sehingga statusnya bukan prakarsa. "Yang termasuk prakarsa contohnya Jalan Tol KLBM (Krian Legundi Bunder Manyar) di kabupaten Gresik," jelasnya. (tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp 3,5 Triliun, Tol Pasuruan – Probolinggo Siap Beroperasi
Redaktur & Reporter : Soetomo