jpnn.com - SURABAYA - Ruwetnya masalah perizinan dan ketidakseriusan seriusnya Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim berakibat pada ratusan investasi di Jatim yang terancam gagal.
Dari total 303 investor yang menanamkan modalnya di Jatim selama 2014, hanya sepuluh persen atau sekitar 30 investor yang jalan.
BACA JUGA: Lengser dari Bos BNI, Ipar SBY Pilih Liburan
Sisanya tidak jelas dan terancam hengkang ke daerah lain. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD Jatim, Renville Antonio.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, jumlah investasi di Jatim sebetulnya satu di antara yang terbesar di Indonesia.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Batik Air Soal Keterlambatan Rute Manado ke Jakarta
Bahkan, pada 2014, jumlah investasi di Jatim mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
”Peningkatannya signifikan, yakni, mencapai 300 persen. Ini terjadi karena gencarnya promosi ke luar,” jelasnya.
BACA JUGA: Dolar Menguat, Kemenhub Koreksi Tarif Batas Bawah
Renville menganggap bahwa hal itu sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Sebab, pada 2013, Jatim telah berada pada urutan ketiga.
Prestasi itu masuk dalam kategori penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai investasi mencapai Rp 7,7 triliun. Bahkan, berdasarkan data di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Jatim, pada 2014, invetasi di Jatim dan telah menyiapkan lahan untuk usaha.
”Terlihat kalau BPM itu tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengawal dan ikut memperlancar perizinan, agar investasi itu jalan sesuai harapan,” tukasnya.
Seharusnya, Renville melanjutkan bahwa BPM mampu untuk bertindak tegas. Caranya dengan memberikan pendampingan kepada para investor.
”Kalau tidak segera mengoptimalkan kinerja, banyak investasi yang lari dari Jatim. Padahal, nilainya itu besar. Sungguh disayangkan jika hal itu akan terjadi. Setelah mengeluarkan izin prinsip, BPM tidak melakukan apa-apa. Ini kan kurang baik. Padahal, Pemprov Jatim, terutama Gubernur Jawa Timur, susah-susah melakukan promosi bahwa investasi di Jatim itu menguntungkan,” ujarnya.
Menurut Renville, BPM harus segera berubah. BPM harus menjalankan peranan sesuai yang diamanatkan undang-undang dan mencari solusi setiap masalah yang timbul menyangkut perizinan.
”Fungsi BPM dalam melakukan kontrol harus diperkuat. Jangan cuma gencar promosi saja, tapi tidak ada hasilnya,” pintanya.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Kepala BPM Jatim Lili Soleh belum memberikan alasan. Berkali-kali Radar Surabaya (Jawa Pos Group) berusaha untuk menghubungi ponselnya. Namun, yang bersangkutan tak mengangkat untuk menggunakan hak jawabnya. (jan/iku/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Blok Mahakam Sebaiknya Dikelola Pertamina
Redaktur : Tim Redaksi