Masalah Stunting Masih Jadi PR Besar Provinsi NTT

Jumat, 04 Maret 2022 – 22:01 WIB
Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi RAN-PASTI di Hotel Aston, Kota Kupang.

jpnn.com, KUPANG - Masalah stunting masih menjadi persoalan dan pekerjaan rumah (PR) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, Jumat (4/5).

BACA JUGA: Ternyata Masih Banyak Warga NTT Belum Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Nusa Tenggara Timur memiliki 15 kabupaten berkategori merah.

Status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya yang masih di atas 30 persen.

BACA JUGA: Korban Berjatuhan, Pengiriman PMI Asal NTT ke Malaysia Setara Perdagangan Manusia

Tidak ada satupun daerah di NTT berstatus hijau yakni pravelensi stuntingnya antara 10 hingga 20 persen.

Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

BACA JUGA: Lihat, Aksi Briptu Chiviley dari Ditlantas Polda NTT Patut Dicontoh

Lima belas Kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.

Sementara itu, ada lima kabupaten di NTT yang masuk ke dalam 10 besar daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air.

Kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan di urutan pertama, Timor Tengah Utara di posisi ke dua, Alor di peringkat kelima, Sumba Barat Daya di posisi keenam, serta Manggarai Timur di posisi kedelapan.

Sedangkan Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu dari 12 provinsi prioritas yang menjadi fokus utama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

“Saya yakin dengan fokus kepada konvergensi tingkat desa sangat menentukan penerimaan paket manfaat kepada keluarga beresiko stunting," kata Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN Hasto meyakini pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di semua tingkatan pemerintahan akan sangat membantu pencapaian target penurunan angka stunting. (mcr2/jpnn)


Redaktur : Adil
Reporter : Meylinda Putri Yani Mukin

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler