jpnn.com - JAKARTA--Konflik di tubuh DPP PPP yang masih terus berlanjut menimbulkan kekhawatiran para elit politik partai berlambang Kabah di Gorontalo. Pasalnya, beberapa kabupaten/kota akan melaksanakan pilkada.
"Bagaimana bisa mengusung calon kepala daerah/wakil kada dari PPP kalau masih ada dualisme," ujar salah satu simpatisan PPP.
BACA JUGA: Keputusan Yasonna soal Golkar Dianggap Merusak Sistem Ketatanegaraan
Menanggapi kekhawatiran ini, Wasekjen PPP kubu Romahurmuziy, Asrul Sani mengatakan, dualisme di PPP hanya terjadi di pusat. Sepanjang di daerah tidak ada dualisme maka seharusnya tidak ada masalah. Sebab struktur PPP di tempat itu satu.
"Kalau struktur PPP di Gorontalo hanya satu, ya mereka itulah yang akan mengajukan calonnya," ucap Asrul yang dihubungi JPNN.
BACA JUGA: Golkar Kubu Agung Bentuk Tim untuk Hadapi Ical di Mahkamah Partai
Seandainyapun ada struktur tandingan, Asrul yakin penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu setempat) akan berpegang pada asas legalitas, yaitu hanya akan menerima pengajuan calon dari struktur partai setempat yang menginduk kepada DPP PPP yang memiliki legalitas kepengurusan.
"Nah yang sudah ada legalitasnya atau terdaftar berdasar SK Menkumham, yakni DPP PPP hasil Muktamar Surabaya," terangnya.
BACA JUGA: Pemberitahuan DPRD ke KPUD Dianggap tak Penting
Sementara Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusuma (kubu Djan Fariz) mengungkapkan, penetapan status hukum kepengurusan DPP PPP hasil Munas Surabaya belum tuntas. Sebab, gugatan DPP PPP versi Djan Fariz soal putusan Menkum dan HAM yang menyatakan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah hasil Munas Surabaya belum diputuskan majelis PTUN.
"Status hukumnya belum sah karena gugatan kami tengah berproses di PTUN," tegas Dimyati. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Setuju Pilkada Serentak Mundur 2016
Redaktur : Tim Redaksi