JAKARTA - Hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan kemenangan mutlak bagi pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-BoedionoMeski begitu, Partai Demokrat belum terpikir untuk mulai mengonkretkan konsesi kursi menteri di kabinet dengan para partai mitra koalisinya.
''Durung rek (belum, Red)
BACA JUGA: Boediono akan Akomodasi Mega-Pro dan JK-Win
Kami masih menunggu hasil final rekapitulasi manual oleh KPU," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin (8/7)BACA JUGA: Mega-Pro Menang Mutlak di TPS Prabowo
Soal kabinet, Anas menegaskan, apabila mandat politik untuk periode kedua itu sudah diterima, SBY pasti berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan lebih mantap, baik, dan produktifWakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menjelaskan, SBY membawa komitmen untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial
BACA JUGA: Pendukung SBY Mulai Klaim Jasa
Itu sudah tampak saat SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya"SBY ingin mengoreksi sistem presidensial, walaupun ada risiko-risiko politik dan resistensi politik dari parpol mitra politiknya," kata BaraMeski begitu, lanjut Bara, dalam menyusun kabinet, SBY tetap akan memperhitungkan konsesi politik dengan parpol pendukungnyaJadi, tidak mungkin bersih seratus persen dari wakil-wakil parpol?Yang membedakan dari kabinet sekarang, faktor kualitas akan lebih dikuatkan," ujarnya
Nama-nama kandidat menteri yang diajukan parpol, tambah Bara, akan diproses melalui seleksi yang ketat"Kompetensi akan betul-betul dilihat, apakah memang pantas atau tidak masuk kabinet," ungkapnyaBara memastikan, proses negosiasi tidak akan mengorbankan kebutuhan kabinet yang kuat dan berkualitas untuk membantu presiden
Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro memprediksi, SBY menampilkan kepemimpinan yang lebih tegas dan membentuk kabinet yang lebih profesional, terutama di bidang ekonomiDalam kaitan itu, lanjut dia, keputusan SBY untuk merangkul salah satu partai besar, seperti Golkar atau PDIP, ke struktur kabinetnya akan menentukan wajah hubungan pemerintah dengan DPR"Kalau PDIP dan Partai Golkar bersama-sama menjadi opisisi, pemerintahan SBY akan tetap kesulitan mendapatkan dukungan DPR dalam berbagai kebijakan dan program ekonominya," tegas Umar.(pri/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golput Capai 28 Persen
Redaktur : Tim Redaksi