jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mempertanyakan urgensi dari rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulangkan 660 WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
"Negara harus jeli dan teliti. Jangan sampai kecolongan. Karena ini persoalan keyakinan ideologi politik ya, bukan keyakinan dalam perspektif religi," kata Masinton di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2).
BACA JUGA: Pembakaran Paspor WNI Eks ISIS Dikecam
Dia memberikan gambaran, negara memiliki banyak tugas dalam konteks perlindungan terhadap warganya yang berada di luar negeri. Satu di antaranya adalah masyarakat Indonesia yang overstay di negara lain. Termasuk tenaga kerja yang masa berlaku pasport-nya habis atau mereka yang diberangkatkan agen penyalur tak resmi.
"Menurut saya itu lebih riil untuk diurus negara. Yang mana para tenaga kerja ini adalah yang bekerja di luar negeri dan mendatangkan devisa untuk Indonesia. Itu riil," kata Masinton.
BACA JUGA: Kondisi Ekonomi Sudah Parah, Buat Apa Memikirkan WNI Eks ISIS
Menurut dia, mereka pergi karena tidak percaya pada sistem negara, ideologi politik negara, Pancasila. Artinya, kepergian mereka didasari kesadaran ideologi politik. "Mereka punya satu cita-cita, ideologi politik yang berbeda dan mereka ingin memperjuangkannya di Siria sana. Dan bergabung dengan ISIS," kata Masinton.
Jika ada orang Indonesia yang terlibat dengan organisasi terorisme internasional seperti ISIS, kata dia, maka perlu ditelurusi dulu status kewarganegaraannya. Apakah masih berstatus WNI atau tidak.
BACA JUGA: FPI Murka Dengar Umpatan Ade Armando di Acara Talkshow
Selain itu, kata Masinton, ada juga yang menjadi korban indoktrinasi. Untuk masalah ini maka harus dilakukan screening. "Ketika itu klir semua, dia harus menjalani proses hukum dalam UU Tidak Pidana Terorisme," ujar Masinton. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam