jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro yang membidangi transportasi mengkritik langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) yang biasa beroperasi di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sebab, keputusan itu akan berdampak signifikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan provinsi ke-34 di Indonesia itu.
"Idealnya pemerintah memperbanyak angkutan penerbangan di perbatasan, bukan malah sebaliknya menutup maskapai yang akhirnya berimplikasi terhadap terisolirnya warga perbatasan," ucap Nizar kepada JPNN, Rabu (29/11).
BACA JUGA: Dhani Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Ini Reaksi Gerindra
Untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Kaltara, kata Nizar, negara seharusnya hadir untuk melayani masyarakatnya, termasuk di bidang transportasi. Tapi bila pemerintah tidak sanggup, lanjutnya, setidaknya memberi kemudahan kepada pihak swasta untuk mengoperasikan pesawat guna melayani masyarakat.
"Jika ditemukan kekurangan, maka tugas negara adalah membimbing agar maskapai tersebut memenuhi standar yang ditetapkan," tegasnya.
BACA JUGA: Gerindra Siapkan Opsi Jika PKS Merapat ke Golkar
Politikus Gerindra itu menambahkan, membekukan izin maskapai tanpa kejelasan solusi merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat di perbatasan. Bahkan, keputusan itu memunculkan kekhawatiran baru.
"Khawatirnya, rakyat di perbatasan akan mencari solusi di negara sebelah. Sebelum itu terjadi, sebaiknya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat di perbatasan," pungkas politikus asal Madura ini.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra Siapkan Pembelaan untuk Dhani dari Jerat Polisi
BACA ARTIKEL LAINNYA... 40 Pengajar Muda Bela Negara Siap Bertugas di Perbatasan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam