jpnn.com, MEDAN - Para pekerja yang tergabung dalam sejumlah organisasi buruh mendatangi kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (8/11).
Tujuan mereka ialah menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022.
BACA JUGA: Demo di Medan, Pengungsi Afghanistan: Pak Jokowi, Bantu Kami
Aksi itu melibatkan massa dari Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan (FSB KIKES KSBSI), Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI), dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).
"Paling prioritas yaitu upah untuk Kota Medan tahun 2022 agar dinaikkan sebesar sepuluh persen," kata Ketua SBMI Merdeka Rintang Berutu.
Dia mengatakan tuntutan tersebut didasari pertimbangan bahwa pandemi Covid-19 mulai mereda dan ekonomi yang beranjak pulih.
BACA JUGA: Bobby Nasution Tegur Plt Kadis Pendidikan Medan, Ini Penyebabnya
Rintang mengungkapkan pada 2021 pada buruh sangat tertekan karena ekonomi yang memburuk akibat pandemi. Menurutnya, pandemi telah membuat banyak buruh dirumahkan, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK.
"Untuk 2022, kami meminta agar Pemerintah Kota Medan memberi perhatian khusus kepada buruh," sebutnya.
BACA JUGA: Pedagang Sayur Vs Preman Medan, Kasus Dihentikan dengan Keadilan Restoratif
Selain menyuarakan kenaikan upah minimum, massa pada aksi itu juga mendesak pencopotan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Hannalore Simajuntak. Mereka menilai Hanna tidak mampu bekerja dengan profesional.
Massa bertahan di lokasi untuk beraudiensi dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution guna membahas tuntutan mereka.
Bobby yang hari ini masuk kantor pun lantas memanggil perwakilan massa aksi untuk membicarakan tuntutan mereka.(mcr22/jpnn)
Redaktur : Antoni
Reporter : Finta Rahyuni