Massa Komite Aparat Sipil Negara Pilih Ahok-Djarot Saja

Sabtu, 08 April 2017 – 17:07 WIB
Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) saat berkumpul di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4). Foto: DPP PDIP for JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Duet Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat (Ahok-Djarot) kembali memperoleh tambahan dukungan. Ada massa dari tenaga honorer di instansi pemerintahan yang mendukung petahana di pilkada DKI itu.

Deklarasi dukungan untuk Ahok-Djarot tercetus saat Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) berkumpul di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4). Ketua Presidium KN-ASN Mariani menyatakan, selama ini PDIP merupakan partai yang paling pedulu kepada tenaga honorer dan pegawai rendah di instansi pemerintahan.

BACA JUGA: Projo Punya Grup Reaksi Cepat demi Ahok-Djarot

Karenanya, dukungan ke Ahok-Djarot juga sebagai bentuk apresiasi KN-ASN kepada PDIP. “Tak ada keraguan dan kami 100 perses dukung Ahok-Djarot," ujar Mariani di acara pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Rieke Diah Pitaloka itu.

Lebih lanjut Mariani mengatakan, KN-ASN memang menaruh harapan kepada PDIP yang menjadi pengusung revisi UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Menurutnya, PDIP getol mendorong para pegawai non-PNS bisa diakomodasi dalam revisi itu.

BACA JUGA: Ahok: Kalau Menang, tapi Tidak Bermanfaat Buat Apa?

Karenanya Mariani menegaskan, dukungan KN-ASN ke Ahok-Djarot juga disertai harapan jika duet yang diusung PDIP itu menang di pilkada maka nasib honorer dan pegawai tidak tetap di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin jelas. "Inilah harapan sekaligus perjuangan kami,” tegasnya.

Lebih lanjut Mariani mengatakan, KN-ASN saat ini menghimpun sekitar 12.000 honorer plus keluarganya. Kepengurusannya sudah menjangkau 10 eilayah termasuk DKI Jakarta.

BACA JUGA: Assalamualaikum, PWNU DKI Pengin Djarot Menang Lagi

Sedangkan Hasto dalam pertemuan itu mengatakan, partainya terus berkomitmen memperjuangkan wong cilik termasuk PTT dan pegawai kontrak. Hal itu demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks DKI, katanya, duet Ahok-Djarot pun sudah membuktikan keberpihakan pada pegawai rendah. Pak Ahok dan Djarot melalui kebijakan berpihak pada rakyat serta memberikan gaji pegawai di Jakarta sangat lebih dari cukup ditambah tunjangan-tunjangan," ujar Hasto.

Menurutnya, salah satu terobosan Ahok-Djarot adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menjadi bukti keberpihakan pada rakyat kecil. Bahkan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot memiliki program umrah bagi kalangan marbut dan guru ngaji. "Bahkan sekarang ada program umrah dan insentif para imam masjid, muadzin, ustadz, dan juga marbot masjid," jelasnya.

Ahok-Djarot, sambung Hasto, juga menjaga keberagaman di ibu kota. Sebagai contoh, Pemprov DKI telah membangun masjid raya di Daan Mogot, Jakarta Barat dengan desain lima menara dan ornamen khas Betawi.

Terobosan lainnya adalah perekrutan pasukan oranye yang membersihkan saluran air, pasukan hijau yang menjaga dan membersihkan taman, hingga pasukan biru yang bekerja keras di saat banjir. Semuanya digaji di atas standar upah minimum provinsi.

Sedangkan dakyat di bantaran sungai dipindah ke rusun agar lebih manusiawi dan bisa membina masyarakat secara sosial, ekonomi, dan berkeadilan. Bahkan Ahok-Djarot juga gigih memerangi korupsi di Pemprov DKI.

“Dukungan PDIP tidak lain karena kinerja Pak Ahok dan Pak Djarot yang menjalankan Pancasila secara penuh,” katanya. “Kalau pemerintahan Pak Ahok-Djarot mampu menjadikan pemerintahan yang memihak rakyat, maka kita harus dukung.”

Sedangkan Rieke menambahkan, kinerja Ahok-Djarot sudah terbukti. Karenanya, katanya, jangan sampai masyarakat salah pilih sehingga program-program yang sudah berjalan malah berantakan.

Menurut Rieke, prestasi kinesja Ahok-Djarot kini dihantam dengan isu bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Padahal, katanya Ahok yang dituding menista agama justru selama ini menunjukkan kepeduliannya pada umat Islam.

“Pak Ahok tak pernah melarang saolat lima waktu, puasa dan ibadah. Malah sebaliknya semua difasilitasi," terang Rieke.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua GP Ansor Sebut Ahok Sebagai Sunan Kalijodo


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler