JAKARTA --Reaksi penolakan terhadap rencana Menteri Kehutanan MS Kaban memindahkan 10 ekor komodo dari Flores ke Taman Safari, Bali, menjalar ke JakartaRatusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Tambang Nusa Tenggara Timur (AMAT-NTT) berunjuk rasa di depan Istana Presiden, Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), gedung, DPR, dan Departemen Pertanian, di Jakarta, Selasa (4/8)
BACA JUGA: Dua Kubu Klaim Bukti Lebih Valid
“Kami mendesak Menteri Kehutanan MS Kaban untuk segera menghentikan rencana pemurnian komodo ke Taman Safari Bali dengan mencabut surat keputusan Menteri Kehutanan tanggal 13 Mei 2009 yang mengijinkan penangkapan 10 ekor komodo di Wae Wuul, Manggarai Barat,” kata Kristo Tara OFM, juru bicara AMAT-NTT, kepada wartawan
BACA JUGA: MK Tolak Keberatan Mega-JK
Aksi dimulai dari Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Sejak pagi, massa berduyun-duyun datang ke titik kumpul itu
BACA JUGA: Pendukung Mega Gelar Aksi di MK
Dari sana, mereka bergerak ke Istana PresidenDi depan kantor SBY itu, mereka beberapa saat berorasiSetelah itu, massa berjalan kaki menuju kantor Kementerian ESDM yang jaraknya sekitar satu kilometer datu istanaDalam orasinya, para aktifis dari NTT itu mendesak Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menghentikan aktivitas tambang di NTTMenteri diminta melakukan koordinasi dengan Gubernur NTT dan bupati/walikota seluruh NTT untuk menghentikan penambangan
"Pulau Flores dan NTT pada umumnya tidak cocok untuk pertambanganBelum ada satu pun putra NTT yang disekolahkan dengan uang hasil pertambangan, tetapi oleh hasil pertanianBila tanah-tanah ulayat masyarakat dicaplok untuk pertambangan maka kopi, kemiri dan tanaman pertanian masyarakat NTT lainnya pasti tercerabut dengan sendirinyaMaka hampir pasti, rakyat NTT yang sudah miskin akan tambah miskin," terang seorang aktifis dalam orasinya.
Pemerintah mestinya lebih mengoptimalkan sektor pertanian dan potensi pariwisata di seluruh wilayah NTT, terutama di Manggarai Barat dengan obyek wisata utamanya komodo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah"Bukan dengan pertambangan yang hanya akan merusak tanah ulayat masyarakat dan lingkungan hidup," teriaknya lantang.
Beberapa aktifis seperti dosen Universitas Indonesia Boni Hargens, praktisi hukum Agustinus Dawarja, Pater Kristo Tara OFM dari Justice Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) diterima Kepala Biro Hukum Kementrian ESDMDijanjikan, aspirasi mereka akan diteruskan ke Purnomo YusgiantoroMereka juga berjanji akan melakukan studi terhadap kasus-kasus tambang di NTT, terutama di Batu Gosok.
Usai berorasi di depan gedung Kementrian ESDM, giliran DPR menjadi sasaranMereka menggelar aksi di depan gedung para wakil rakyat ituKepada sejumlah anggota anggota Komisi VII DPR dan Komisi X DPR yang menerima mereka, DPR didesak segera memanggil Purnomo Yusgiantoro dan Menhut MS KabanKedua menteri itu harus menjelaskan persoalan tambang di NTT dan rencana pemindahan Komodo dari Wae Wuul Labuan Bajo ke Bali(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Terjepit, Asisten Masinis KA Pakuan Meninggal
Redaktur : Tim Redaksi