jpnn.com, JAKARTA - Massa pendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kembali terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis.
Kericuhan terjadi saat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan keluar dari PN Jakarta Timur.
BACA JUGA: Sidang Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Ricuh
Luhut datang ke PN Jakarta Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Seusai mengikuti persidangan, sekitar pukul 15.15 WIB, Luhut beserta rombongan telah bersiap untuk meninggalkan PN Jaktim.
BACA JUGA: JPU Ungkap Saat Luhut Binsar Geleng-geleng Kepala Emosi, Haris Azhar Tidak Mengerti
Massa pendukung Haris dan Fatia yang berada di luar gerbang pun diingatkan oleh petugas untuk bergeser karena Luhut akan keluar dari PN Jaktim.
Imbauan petugas itu tidak digubris oleh ratusan massa pendukung Haris Azhar dan Fatia.
BACA JUGA: Mayat Wanita Tak Dikenal Itu Membawa Tas Cokelat, Tanpa Baju
Bahkan, pendukung aktivis HAM itu membentuk barisan dan berdiri di depan gerbang pengadilan.
Petugas keamanan pun terpaksa harus membuka paksa. Aksi dorong-dorongan pun tidak terelakkan.
Setelah sedikit terbuka ruang jalan, dengan pengamanan yang berlapis mengelilingi rombongan Menko Luhut secara perlahan keluar dari gerbang gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan langsung memasuki Jalan Dr Sumarno ke arah jalan layang Pulogebang, Jakarta Timur.
Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.
Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4).
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Video tersebut berjudul "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya".
Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AKBP Aszhari Kurniawan: Tembak di Tempat Gerombolan Bermotor Membuat Onar
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti