JAKARTA - Massa pro dan yang kontra terhadap penggunaan hak angket pajak DPR menggelar demontrasi di Gerbang Utama Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta (22/2)Meskipun berbeda pendapat, perwakilan dari masing-masing demontran ini melakukan orasi
BACA JUGA: Iklan Diproyekkan, Dipo Kritik Humas Pemerintah
Kelompok pertama menamakan dirinya Jaringan Mahasiswa Anti Mafia Pajak, dipimpin Fuadul Aufa mendesak penolakan pembentukan hak angket karena dinilai hasil konspirasi politis
"Kami dari Jaringan Mahasiswa Anti Mafia Pajak menolak pembentukan Pansus Mafia Pajak, ini konspirasi partai politik, politisasi saja
BACA JUGA: DPR segera Panggil KPI Jelaskan soal Silet
Biarkan KPK yang melakukan pengusutan dan menyelesaikan kasus-kasus pajak dan segera tangkap otak dari mafia pajak itu," tegas Fuadul Aufa, saat berorasi.Menurut dia, pembentukan pansus mafia pajak ini omong kosong karena hanya menjadi alat untuk membuat kesepakatan oleh segelintir oknum dan parpol tertentu
BACA JUGA: Dipo Alam Tak Takut Diadukan ke Dewan Pers
"Bohong, kalau pansus bisa selesaikan masalah pajakLebih baik anggaran itu digunakan untuk rakyat yang lebih memerlukan," pintanya.Sementara massa pendukung hak angket mafia pajak, Koalisi Anti-Bohong yang terdiri dari sejumlah LSM seperti Korps Mahasiswa Penyelamat Pajak, Aliansi Suara Rakyat, Liga Mahasiswa dan Pemuda Anti Mafia Pajak, menuntut pemerintah termasuk koalisi dan Setgab untuk segera membentuk Pansus Hak Angket Mafia Pajak dan menyerukan semua pihak untuk tidak membayar pajak sampai kasus mafia pajak dibongkar tuntas melalui mekanisme pansus pajak.
"Kami ingin Pansus Hak Angket Mafia Perpajakan ini segera dibentuk dan kami ingin pemerintah mengakomodirnyaStop bayar pajak sampai kasus pajak ini bisa dituntaskan," ujar juru Bicara Koalisi Anti-Bohong, Budi Margono.
Dikatakannya, pembentukan angket pajak sangat perlu untuk menegakkan keadilan di Indonesia dan mengembalikan apa yang seharusnya milik negara namun telah dirampok oleh mafia pajak(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Khawatir Diboikot Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi