jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) menilai pembangunan dan pemerataan digitalisasi harus terus dilakukan meskipun sedang menghadapi sejumlah tantangan.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung sedang melakukan proses hukum terkait kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station Generasi-4 (BTS-4G).
BACA JUGA: Pemerataan Infrastruktur Digital Jokowi Lahirkan Generasi Muda Berkompeten
“Pemeriksaan yang dilakukan (terhadap oknum) jangan sampai menghambat program pembangunan infrastruktur digital,” kata Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.
Menurut Sarwoto, pembangunan infrastruktur digital merupakan proyek prioritas yang harus terus dilanjutkan.
BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur Digital Jadi Modal Menjawab Tantangan Ekonomi Global
Sebab, keberadaan internet memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, apalagi di wilayah 3T.
Wilayah 3T, kata dia memerlukan pembangunan dan perluasan infrastruktur, karena jaringan internet masih terbatas.
BACA JUGA: Pertumbuhan Industri E-Commerce Perlu Dikuatkan Lewat Infrastruktur Digital
"Dari 273 jutaan orang Indonesia baru sekitar 200 jutaan yang melek internet," ujar Sarwoto.
Selain itu, Sarwoto mengingatkan agar aspek sumber daya manusia (SDM) di daerah 3T juga disiapkan. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran internet di wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan manfaat digital lainnya.
Sarwoto menyebut di wilayah non-3T infrastruktur internet sudah tersedia cukup baik, terutama di Jakarta. Namun, untuk wilayah non-3T lainnya masih perlu ada peningkatan secara bertahap.
"Jangan lupa memperhatikan potensi daerah yang ada. Jangan cuma urut 3G, 4G, sampai 5G. Jika daerah memang berpotensi misalkan ada pertambangan atau potensi lain, langsung saja bangun infrastruktur 5G," kata Sarwoto.
Kejaksaan Agung belakangan ini cukup intensif melakukan pemeriksaan kasus BTS 4G. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui terkait dengan kasus tersebut. Pada Selasa (14/2), Kejagung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate sebagai saksi kasus tersebut.
Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap para vendor yang terlibat dalam pengerjaan proyek BTS 4G dalam beberapa pekan terakhir.
Di kalangan pelaku industri telekomunikasi mengemuka bahwa pemeriksaan secara intensif oleh Kejaksaan Agung telah menimbulkan kegelisahan dan ketakutan para kontraktor dan subkontraktor.
Ini dikhawatirkan membuat mereka enggan melanjutkan pembangunan proyek tersebut.
Sarwoto berharap agar para vendor pembangunan proyek BTS 4G tidak perlu khawatir dengan proses pemeriksaan yang dijalankan, termasuk menghadapi ganjalan-ganjalan lainnya yang kerap terjadi dalam proses pengerjaan proyek di lapangan.
Program BTS 4G merupakan program kerja prioritas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan pemerataan sinyal 4G di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk wilayah yang tidak menarik secara komersial, penyediaan infrastruktur dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Pada 2021, menurut Kejaksaan Agung, BAKTI Kominfo berkomitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Pembangunan dilakukan dalam dua fase, yakni 4.200 lokasi pada 2021 dan dilanjutkan pada 3.704 lokasi pada 2022.
Selama ini, proses pembangunan infrastruktur digital BTS 4G, selain sedang diperiksa oleh Kejakgung, juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah 3T. Di provinsi Papua, selain menghadapi persoalan geografi yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, mereka juga menghadapi ancaman keamanan, seperti penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul