jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa kasus minyak goreng, Master Parulian Tumanggor mengatakan perusahan sawit berupaya membantu pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Hal ini disampaikan Tumanggor saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeberian fasilitas izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.
BACA JUGA: Hmm, Utusan Airlangga Disebut Bertemu Anthony Salim Cs di Singapura saat Migor Langka
Saat terjadi kelangkaan minyak goreng, kata Tumanggor, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana menggelar pertemuan dengan beberapa perwakilan perusahan.
Dalam pertemuan itu, Wisnu menyatakan ke beberapa perusahaan minyak goreng soal kelangkaan di sejumlah wilayah, salah satunya di Papua.
BACA JUGA: Saksi Sebut BLT Migor dari Anggaran Lama, Dikucurkan Imbas Lonjakan Harga CPO
Tumanggor pun menyatakan diri siap untuk mendukung pemerintah mengatasi kelangkaan ini.
Tumanggor menyarankan pemerintah untuk menyiapkan pesawat Hercules milik TNI AU agar distribusi minyak goreng bisa tiba tepat waktu. Sebab, bila menggunakan kapal dari Surabaya menuju Papua bisa menghabiskan waktu sekitar 20 hari.
BACA JUGA: Harga CPO Makin Naik, Cek nih Daftarnya!
"Wilmar, Musim Mas, sama Sinar Mas kalau tidak salah, ikut partisipasi,” kata Tumanggor di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (15/12).
Menurut Tumanggor, saat itu seluruh perusahaan CPO memang berniat membantu pemerintah secara sukarela.
Sejumlah perusahaan tidak menghitung rugi atau dampak lainnya dari tindakan tersebut.
Tumanggor menuturkan sejumlah perusahaan sangat perduli dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
“Karena bagi saya pribadi untuk kepentingan NKRI, ini sangat penting,” tegas Tumanggor.
Tumanggor menegaskan tak ada melobi Wisnu untuk mengeluarkan izin persetujuan eksepor untuk Wilmar Nabati. Faktanya, lima dari 16 persetujuan ekspor yang diajukan oleh Wilmar Group ditolak.
“Belum memenuhi syarat, itu saja,” tegas Tumanggor.
Terkait persidangan ini, penasihat hukum terdakwa Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang menilai kelangkaan minyak goreng di Indonesia bukan disebabkan oleh eksepor, melainkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menyebabkan panic buying di masyarakat.
Para perusahaan minyak goreng menyediakan 540 juta liter untuk mengatasi kelangkaan. Namun, tetap saja kelangkaan masih terjadi.
“Dan mereka itu menjelaskan selama ini, mereka diminta berpartisipasi sudah dilaksanakan dengan baik untuk mengikuti perintah dari menteri maupun pemerintah,” tutur Juniver.
Selain itu, Juniver menegaskan, kliennya telah mengungkap tak ada melobi urusan persetujuan ekspor (PE). Sebab, dalam pertemuan dengan Wisnu, mereka sama sekali tak membahas soal itu.
“Karena apa, PE tidak bisa diubah-ubah mengenai syarat yang sudah ditetapkan oleh departemen keuangan maupun perdagangan, sepanjang syarat itu terpenuhi, PE-nya pasti ke luar dan sudah terbukti tadi,” imbuh Juniver.
Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun.
Lima terdakwa dimaksud yakni ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.
Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Bisa Garap Pasar CPO di Asia dan Timur Tengah
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga