jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR RI mengusulkan kompleks parlemen Senayan, diubah menjadi rumah sakit darurat (RSD) COVID-19.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung usulan tersebut.
BACA JUGA: Gus Jazil Tolak Usulan Halaman Kompleks Parlemen Jadi RSD COVID-19
Dia kemudian menyebut alasan PD mengusulkan hal itu, antara lain karena makin membludaknya masyarakat yang terpapar COVID-19.
"Akibat membludaknya kenaikan kasus COVID-19 membuat RS-RS makin kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Karena itu, kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan Gedung DPR/MPR RI sebagai RS darurat," ujar Syarief dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (11/7).
BACA JUGA: Seruan Kepada Pemerintah, Tolong Larang WNA Masuk NKRI
Syarief menilai usulan tersebut perlu didukung karena RS rujukan maupun RS Darurat COVID-19 makin kesulitan menampung pasien COVID-19.
Menurut dia, banyak pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan dan fasilitas, namun RS rujukan/darurat sudah penuh.
BACA JUGA: Vaksinasi Berbayar Segera Dijalankan, Mufti DPR: Cukup Menggiurkan
Syarief menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan tugas DPR/DPD/MPR RI di kompleks parlemen, kegiatan rapat dapat dilaksanakan secara daring.
"Kita sudah belajar beberapa waktu lalu, tetap dapat melaksanakan kegiatan dan rapat secara virtual."
"Tugas dan fungsi DPR/DPD/MPR RI juga tidak hanya selalu dilaksanakan di Senayan, bahkan seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI akan makin terlihat dengan turun ke lapangan dan dengan adanya RS darurat tersebut," katanya.
Syarief juga mengatakan mendapat banyak informasi dan keluhan dari pasien-pasien, karena tidak mendapat tempat tidur hingga fasilitas yang tidak memadai, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
Politikus Partai Demokrat itu mengutip data Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di sejumlah rumah sakit rujukan hampir terisi 100 persen.
"Kondisi ini juga terjadi di daerah Jawa lainnya, banyak pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk menunggu."
"Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia, karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah penuh," katanya lagi.
Dia juga mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk memotong rantai penyebaran COVID-19.
Caranya, pemerintah harus tegas melaksanakan PPKM Darurat, termasuk melarang pekerja asing masuk ke Indonesia selama masa darurat.
Hal itu, menurut dia, karena jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan rumah sakit yang tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19 di beberapa daerah.
Syarief juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap infrastruktur rumah sakit rujukan di Indonesia.
"RS-RS rujukan ini yang menjadi pusat penanganan COVID-19, sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas, seperti tempat tidur ICU, tabung oksigen dan fasilitas lain yang memadai," katanya.
Syarief mendorong pemerintah memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri "mild moderate" yang sesuai standar, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit rujukan/darurat, agar dapat fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang