jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk datang ke DPR.
Hanya saja, diakui ada pembatasan kehadiran di gedung dewan selama pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Anak Buah Yusril Balas Andi Arief Demokrat, Telak Banget!
Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan wajib vaksin untuk yang datang ke Gedung DPR meski untuk agenda tertentu ada kewajiban tes antigen atau PCR.
"Sampai sekarang kita belum pakai aplikasi PeduliLindungi (untuk masuk ke gedung DPR) karena banyak yang mau sampaikan aspirasi."
BACA JUGA: Dukungan Terhadap Ganjar Maju Pilpres 2024 Berkumandang dari Arab Saudi
"Kalau yang mau menyampaikan aspirasi belum punya sertifikat vaksin, mereka jadi tidak bisa masuk, yang penting harus ketat protokol kesehatan," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (24/9).
Meski demikian Puan menyebut tetap harus ada tes antigen bagi para anggota dewan maupun pihak terkait lain, ketika ada rapat penting di komisi.
BACA JUGA: Keren! Kementerian PUPR Bedah 500 Rumah di Daerah ini
Demikian juga masyarakat yang hadir, harus diketahui apa urusannya hadir dalam kegiatan tersebut dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dia menjelaskan metode yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke DPR yaitu datang langsung, mengirimkan aspirasi melalui surat atau dengan sarana media sosial milik DPR resmi atau pun langsung ke masing-masing anggota dewan.
Puan menyatakan pandangannya pada sesi tanya jawab (Senja) bersama pembawa acara Feni Rose yang disiarkan live di Instagram.
Dalam perbincangan santai dengan tema 'DPR RI Tak Pernah Berhenti Mendengar Aspirasi Masyarakat' itu, Feni Rose awalnya menanyakan mengenai kinerja wakil rakyat selama masa pandemi.
Feni Rose dan Puan berbincang mengenai tugas dan kinerja DPR, termasuk mengenai diplomasi parlemen.
Puan mengatakan diplomasi bilateral dari sisi legislatif juga penting untuk menyampaikan eksistensi Indonesia di mata dunia.
Seperti yang baru-baru ini dihadirinya yaitu forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.
"Termasuk ada juga pertemuan ketua-ketua parlemen perempuan di dunia, ada 26 perempuan yang hadir. Tahun depan Indonesia akan jadi tuan rumah G20, di parlemen juga ada P20, forum diplomasi internasional lembaga-lembaga legislatif negara-negara di dunia," katanya.
Menurut Puan, forum diplomasi legislatif internasional akan menjadi sarana bagi DPR dalam menyampaikan visi misi Indonesia.
DPR RI juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah agar ada kesamaan visi misi yang akan dibawa di forum internasional.
Dia menjelaskan, kegiatan di DPR dilakukan dari Senin-Kamis karena pada hari Jumat digunakan anggota DPR RI untuk konsolidasi bersama fraksi dan juga tetap turun ke daerah pemilihan (dapil) bertemu dengan konstituen di Sabtu-Minggu, meski di luar masa reses.
"Ketika masa pandemi bisa melalui daring karena kami punya tim di daerah, meskipun diperbolehkan undang-undang, namun kami harus menjaga untuk tidak ada kerumunan."
"Karena tugas anggota DPR RI itu turun ke lapangan, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara," katanya.
Puan mengaku bukan hanya harus turun ke daerah pemilihannya di Jawa Tengah tapi juga secara nasional karena posisinya sebagai pimpinan DPR, fungsi pengawasan harus dilakukan merata di seluruh daerah.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang