jpnn.com - Desakan untuk memasukkan honorer tercecer ke dalam database BKN terus mengemuka.
Alasannya, mereka merasa bukan honorer baru, tetapi sudah mengabdi lama, bahkan belasan tahun.
BACA JUGA: Pejabat Bilang Honorer Non-Database BKN Tidak Keberatan jadi PPPK Part Time
Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan banyak honorer yang masa kerjanya di atas 5 tahun malah tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Mereka tidak masuk database BKN karena bukan tidak mau didata. Banyak yang tidak dapat info apa-apa lho soal pendataan BKN ini," kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN.com, Senin (29/7).
BACA JUGA: Analisis Reza soal Kasus Vina Setelah Widi & Mega Buka Suara, Waswas Kekacauan di Mabes Polri
Ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Tenaga kependidikan (Tendik) Provinsi Riau ini menambahkan honorer tercecer harus diakomodasi dalam seleksi PPPK. Jika tidak, masalah honorer tidak akan tuntas.
"Kami memohon kepada pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi membahas nasib honorer yang tidak masuk database BKN. Mereka ini bekerja di instansi pemerintah sehingga harus diakomodasi, ' tegasnya.
BACA JUGA: Pemda Minta Honorer Tak Masuk Pendataan BKN Diangkat PPPK hingga 2029
Dia mengaku prihatin melihat nasib honorer yang pemdanya hanya mengajukan formasi PPPK minim. Itu berarti mereka akan menunggu lama lagi diangkat menjadi ASN PPPK, sedangkan usia terus berjalan.
"Namanya umur tidak ada yang tahu ya, makanya kami sedih sekali melihat nasib kawan-kawan yang pensiun sebelum diangkat ASN. Dan, meninggal saat lulus PPPK, tetapi belum diberikan SK PPPK, ' tuturnya.
Oleh karena itu, dia berharap persoalan honorer dituntaskan dengan cara pusat memberikan dukungan dana kepada pemda.
Tanpa dukungan dana, pemda akan terus mengajukan formasi yang minim.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan akan menyelesaikan honorer melalui rekrutmen PPPK.
Menteri Anas, bahkan menjanjikan 1,7 juta honorer masuk database BKN akan diprioritaskan diangkat PPPK. Pengangkatan mereka pun melalui tes formalitas.
Menteri Anas juga menegaskan pemerintah sudah menyiapkan 1,7 juta NIP PPPK. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad