jpnn.com, BALIKPAPAN - Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono yang mewacanakan pembangunan IKN melalui skema crowd funding atau patungan masyarakat, belakangan jadi sorotan publik.
Tidak sedikit yang memberikan keritikan atas wacana yang dilontarkan Bambang Susantono tersebut. Salah satunya juga datang dari Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
BACA JUGA: Demi IKN, Jokowi Akan Keluarkan 4 Perpres dan 2 PP, Tujuannya?
Menurut orang nomor dua di Benua Etam itu, rencana patungan akan kurang tepat apabila dibebankan ke masyarakat. Sebab sejak awal pembiayaan IKN menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat.
"Setahu saya, dari awal (pemerintah) pusat yang membiayai. Ataupun mungkin kalau ada yang kurang (pembiayaan) ya, tetap jadi urusan pusat lah," ucap Hadi usai menghadiri acara di Grand Senyiur Hotel di Balikpapan, Kaltim, Selasa (29/3).
BACA JUGA: Warga IKN Nusantara Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
Hadi mengatakan patungan dari masyarakat untuk membangun IKN Nusantara sangat tidak mungkin dilakukan. Mengingat ekonomi masyarakat kekinian terbatas dampak dari pandemi selama dua tahun ini.
"Masyarakat kan terbatas dananya," terangnya.
BACA JUGA: Demi Keamanan, Istana Presiden dan Wapres di IKN Nusantara Harus Dipisah
Kendati demikian, Hadi mengaku berpikir positif dengan coba meluruskan maksud dari pernyataan yang telah dilontarkan Kepala IKN Nusantara itu.
"Jadi masyarakat dalam tanda kutip yang dimaksud (Bambang Susantono) itu pengusaha besar kali," imbuhnya.
Hadi menjelaskan, ada terdapat perusahaan besar khususnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia.
Kemungkinan besar, kata Hadi, yang dimaksud Bambang Susantono diminta untuk membantu pembiayaan pembangunan IKN itu adalah perusahaan besar dan bukan masyarakat kecil.
"Masyarakat tidak mungkin, lah, membiayai. Ini kan banyak perusahan besar. Perusahaan tambang PKP2B aja ada 30 perusahaan. Perusahaan-perusahan besar itu (mungkin) yang diharapkan membantu IKN, bukan dan jangan masyarakat kecil, lah," jelasnya.
Ditambahkan Hadi, hal yang tidak memungkinkan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara adalah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Ekonomi masyarakat terbatas. Mau beli minyak goreng aja susah, masa mau bangun IKN? Jangan lah," tandasnya. (mcr14/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berbicara di Pelantikan PA GMNI, Jokowi Tegaskan Pemindahan IKN Bukan untuk Gagah-gagahan
Redaktur : Adil
Reporter : Arditya Abdul Aziz