Masyarakat Harus Paham, Kita Hidup di Daerah Rawan Bencana

Selasa, 03 April 2018 – 10:58 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, belum ada pemahaman dari sebagian kalangan bahwa Indonesia itu hidup di daerah ring fire (daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api). Mestinya ini harus dipahami oleh segenap masyarakat dan juga pemerintah termasuk kepala dinas di daerah-daerah.

“Dengan pemahaman itu, maka kepala dinas tahu mana daerah yang rawan bencana sehingga dalam pemberian izin pembukaan lahan atau mendirikan bangunan dilakukan dengan cermat dan hati-hati sebab dampaknya bisa mengakibatkan terjadi bencana dan korbannya masyarakat banyak,” ujar Itet di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Kepala Badan Penanngulangan Bencana Daerah (BPBD) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

BACA JUGA: Fahri Hamzah Sindir Sistem Digital Kemenag

Menyimak laporan yang disampaikan para Kepala BPBD ini, kata Itet, sebagian masalah bersifat teknis. Padahal, lanjutnya, yang lebih penting lagi adalah aparat pemerintah yang memberi izin memilki pengetahuan luas mengenai tata ruangnya. Hal ini dinilai sangat penting sebab dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk bencana banjir dan longsor.

“Aparat di daerah jangan sampai hanya reaktif, mestinya proaktif. Kalau sudah kejadian baru sibuk melakukan rehabilitasi dan rekontruksi. Harus pro aktif ke arah pencegahan. Karena itu data-data kondisi tanah atau lahan sangat diperlukan sehingga akan lebih mudah melakukan tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi,” ia mengingatkan.

BACA JUGA: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan Undang-Undang

Dalam penanggulangan bencana, kata politikus PDI Perjuangan dapil Lampung II ini melihat masih lemahnya koordinasi antara BMKG, SAR dan BPBD. Selaku aparat di daerah BPBD berperan mengarahkan bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana sementara Badan SAR berfungsi melakukan pertolongan dan BMKG memberi ramalan cuaca.

Saat melakukan kunjungan ke Brebes, lanjut Itet, BMKG sudah mengumumkan bahwa akan terjadi hujan dengan skala tinggi, mestinya oleh BPBD dampak hujan yang begitu besar direspons, namun kenyataannya tidak dilakukan. Kalau ada hujan lebih lebat sementara kontur tanah yang labil, maka pengetahuan akan ancaman longsor ini harus dimiliki oleh anggota BPBD.

BACA JUGA: Ketua DPR Diangkat jadi Pembina Kehormatan Tagana Indonesia

“Musibah di Brebes sampai meninggal 14 orang sangat memprihatinkan, ternyata di situ tidak ada bantuan unit kecil yang ada di desa-desa, adanya di kota, sementara ke kota jaraknya jauh,” ucap Itet yang saat musibah lalu mengunjungi Brebes.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Perkelapasawitan Dinilai Penting, Namun Butuh Pendalaman


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR  

Terpopuler