Masyarakat tak Perlu Reaktif Menanggapi Kebijakan Lima Hari Sekolah

Kamis, 15 Juni 2017 – 05:45 WIB
Siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama di SMA N I Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (10/4). Pihak sekolah menyiapkan empat ruangan untuk pelaksanaan ujian tersebut dan menyiapkan jenset. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia adalah negara yang begitu luas. Penduduknya mencapai 250 juta jiwa.

Dengan kondisi itu, Pengamat Pendidikan Jejen Musfah mengatakan, kebijakan apa pun di dunia pendidikan tidak akan bisa dilakukan secara serentak. Termasuk penerapan sekolah selama delapan jam sehari.

BACA JUGA: Lima Hari Sekolah, Tak Ada Lagi Murid Belajar di Madrasah Diniyah

Ketimpangan sekolah di Indonesia sangat dalam. Kebijakan sekolah delapan jam sehari bisa jadi baik di sekolah tertentu. Tetapi, di sekolah lainnya kebijakan tersebut mustahil diterapkan.

”Contohnya di sekolah yang menjalankan dua sif. Ada yang masuk pagi dan siang,” ujar Jejen seperti yang dilansir Jawa Pos, Kamis (15/6).

BACA JUGA: Polemik 5 Hari Sekolah, Pengamat: Sepertinya Menteri Baru Kebijakan Baru

”Dipola seperti apa pun, siswa di sana tidak akan bisa masuk bersamaan. Sebab, infrastruktur kelasnya terbatas. Gurunya juga terbatas,” tandasnya.

Namun, Jejen berharap masyarakat tidak berlebihan dalam merespons kebijakan sekolah lima hari. Kata dia, karena aturan hukumnya sudah diterbitkan maka perlu menunggu implementasinya di lapangan.

BACA JUGA: 10 Alasan Menolak Kebijakan Lima Hari Sekolah

Menurut Jejen, Kemendikbud pasti memiliki agenda evaluasi. Nanti, pada tahap evaluasi itu, temuan-temuan kelemahan pasti diperbaiki.

”Jangan sampai ada masyarakat yang tidak paham maksud Mendikbud, tiba-tiba menjadi seperti pakar pendidikan,” tuturnya.

Kalau sekolah lima hari nanti tetap dijalankan, Jejen berharap pemerintah konsisten. Jangan sampai diubah kembali menjadi enam hari dalam sepekan hanya untuk memenuhi hasrat ganti menteri ganti kebijakan. (jpg)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Hari Sekolah, Dewan: Kebijakan tak Masuk Akal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler