jpnn.com, GRESIK - Rencana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sekolah 5 hari mendapat protes dari DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Pasalnya, rencana ini bakal mematikan TPQ-TPQ dan Madin yang ada di desa-desa.
BACA JUGA: Ulama pun Ikut Menolak Lima Hari Sekolah
Saat ini, Komisi IV DPRD Gresik masih melakukan koordinasi untuk melakukan protes ke Kementrian langsung.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Sujono mengatakan pihaknya bakal melakukan protes terhadap kebijakan ini. Sebab, kebijakan ini bukan malah memajukan dunia pendidikan malah membuat kisruh.
BACA JUGA: Full Day School, Kemenag: 99 Persen Tidak Setuju
“Ini kebijakan yang tidak masuk akal dan mengganggu dunia pendidikan yang sudah berjalan,” kata Sujono seperti yang dilansir Radar Gresik (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).
Menurut dia, jika rencana ini dipaksakan maka TPQ dan Madin yang sudah lama berdiri di desa bakal mati. Sebab, selama ini TPQ dan Madin ini cukup penting untuk menjaga moral anak-anak bangsa.
BACA JUGA: Menteri Yohana Minta Kemendikbud Perhatikan Kondisi Anak di Daerah
“Semua harus dipertimbangkan secara matang, jangan seenaknya sendiri seperti ini,” tegas dia.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik belum dapat memastikan kapan pelaksanaan sekolah 5 hari bakal diterapkan.
Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Hari ini saya bakal pergi ke Jakarta memenuhi undangan dari Kementrian terkait sosialisasi kebijakan sekolah 5 hari ini,” ujar Kepala Dispendik Kabupaten Gresik Mahin saat dikonfirmasi.
Menurut dia, setelah pertemuan di Jakarta ini mungkin pihaknya baru bisa menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan ini.
Termasuk beberapa perubahan yang harus dilakukan lembaga-lembaga pendidikan.
“Tunggu dari Jakarta ya, saya juga belum tahu pasti bagaimana perubahannya,” imbuh dia. (rof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Ribuan Sekolah Terapkan Lima Hari Masuk
Redaktur : Tim Redaksi