jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun tak hanya gigih membela kebijakan pemerintah tentang pengampunan pajak atau tax amnesty dari berbagai kritik. Politikus Golkar itu bahkan rajin mensosialisasikan kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 itu.
Misbakhun yang terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) itu bahkan merasa perlu memberi pemahaman kepada konstituennya tentang tax amnesty. Hal itu dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR di Pasuruan, Minggu (4/9).
BACA JUGA: Tujuh Anak Buah Siti Nurbaya Disandera
Misbakhun mengatakan, saat ini sebagian besar pembangunan masih dibiayai uang pajak. Menurutnya, pengampunan pajak bukan demi Presiden Joko Widodo, namun untuk kepentingan pembangunan.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, pajak juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. “Adalah tugas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi," katanya sebagaimana dikutip dari siaran pers ke media.
BACA JUGA: Bu Susi: Siapa Pemiliknya? Sebut saja
Selain itu Misbakhun mengatakan, uang hasil tax amnesty juga masuk ke negara. Sasarannya terutama dana milik warga negara Indonesia yang selama ini disembunyikan di luar negeri.
Melalui mekanisme APBN, uang hasil tax amnesty digunakan untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri dan TNI/Polri, serta mendanai program-program pro-rakyat. “Nantinya dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional,” ujarnya.
BACA JUGA: Antisipasi Long Weekend, Selama 4 Hari Angkutan Barang Dilarang Melintas
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, 78-82 persen dalam penerimaan negara berasal dari perpajakan. Hanya saja, pada 2015 lalu pemasukan dari pajak hanya 82 persen dari target.
Karenanya ia mengajak konstituennya agar memahami benar bahwa pajak merupakan hal penting untuk membiayai pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi. “Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang membiayai semua operasional pembangunan bangsanya dengan mandiri dari pajak dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri,” tegasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiba di KPK, Bupati Banyuasin: Saya Khilaf, Mohon Maaf
Redaktur : Tim Redaksi