jpnn.com, JAKARTA - Menjadi seorang advokat merupakan salah satu profesi yang paling diminati. Namun, bagaimana caranya agar seorang sarjana hukum bisa menjadi seorang advokat yang berkualitas dan profesional?
Sebelum menjadi advokat, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh lulusan fakultas hukum. Pertama-tama, mereka harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
BACA JUGA: Henry Indraguna: Advokat Harus Lebih Profesional
Presiden Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, Faizal Hafied, menjelaskan, PKPA diselenggarakan oleh berbagai organisasi advokat dan perguruan tinggi serta diikuti oleh sarjana dari berbagai fakultas hukum. "Salah satunya digelar Faizal Hafied & Partner (FHP) bekerja sama dengan Universitas Jayabaya," kata Faizal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1).
Setelah lulus mengikuti PKPA, lanjut Faizal, para sarjana hukum itu harus mengikuti ujian profesi advokat (UPA).
BACA JUGA: Pertama di Tanah Air, DPN Indonesia Gelar Ujian Profesi Advokat Secara Daring
Faizal menjelaskan, DPN Indonesia juga akan menggelar UPA ini. Pendaftaran sudah dibuka sejak 28 Desember 2020 dan akan ditutup pada 27 Januari 2021. Ujian itu pun akan dihelat pada 30 Januari 2021.
"Ujian ini nantinya akan digelar secara daring. Ini merupakan ujian secara daring bagi para calon advokat yang pertama dan terbesar di Indonesia," ujarnya. "Pelaksanaan UPA secara daring kami lakukan juga sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk memangkas penularan Covid-19."
BACA JUGA: Ribuan Calon Advokat Daftar Ujian Profesi Daring DPN Indonesia
Menurutnya, Ujian Profesi Advokat ini tetap dapat berjalan, tanpa harus bertatap muka dengan ribuan calon di masa pendemi seperti ini.
"Karena itu membahayakan diri dan keluarga advokat. Oleh karenanya pilihan terbaik adalah ujian profesi online yang diadakan DPN Indonesia, Jadi ujian ribuan orang tetap jalan namun Diri dan keluarga tetap aman," ujarnya.
Materi UPA dipersiapkan dengan matang dan disusun oleh tokoh-tokoh hukum ternama di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan mampu mencetak advokat berkualitas.
Faizal sedikit membocorkan materi yang akan diuji nantinya. "Umumnya terkait dengan hukum acara dan kode etik. Jadi pelajari saja kedua bagian itu dengan baik," ujarnya.
Menurut Faizal, hasil ujian akan diumumkan pada 15 Februari 2021. Selanjutnya, calon advokat akan mengikuti verikasi pelantikan dan peyumpahan advokat bagi yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan UU Advokat.
Dia menegaskan bahwa apabila advokatnya berkualitas, dia akan memberi pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.
Hal itu pula yang menjadi alasan berdirinya DPN Indonesia. DPN Indonesia ingin menjaga kualitas rekrutmen calon-calon advokat di Indonesia sekaligus ingin menjadi organisasi advokat yang melayani dan mengayomi anggotanya.
DPN Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 30 November 2020 setelah mendapat pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil