jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai di era Presiden Joko Widodo ini, untuk menjadi komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) tidak perlu sekolah bisnis tinggi-tinggi.
"Publik yang selama ini memahami banyak sosok sebagai pengamat politik, tiba-tiba berbondong-bondong jadi komisaris di BUMN," kata Riza, dalam Dialektika Demokrasi, "Menguji Integritas Survei Jelang Pilkada", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/10).
BACA JUGA: Wajarlah Raja Erizman Naik Jabatan Lagi
Ke depan ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, soal pengamat politik yang jadi komisaris di BUMN harus klir. Jangan seperti sekarang.
"Begitu Jokowi menang dan dilantik, pengamat langsung klaim dirinya tim sukses dan diangkat jadi komisaris. Kalau jadi pengamat, pengamat saja, jangan jadi komisaris," tegasnya.
BACA JUGA: Mabes Polri Tegaskan Raja Erizman Bukan Terhukum Lagi
Gara-gara sistem rekrutmen jajaran komisaris BUMN ini lewat profesi pengamat politik lanjutnya, berbondong pula orang untuk jadi pengamat politik.
"Stigmanya begini, untuk jadi komisaris tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Cukup lewat jalur tim sukses atau jadi pengamat politik saja. Sekaligus dapat dua jabatan yaitu pengamat iya, komisaris juga," ujar dia.
BACA JUGA: Ki Kusumo: Ritual Penggandaan Uang Memang Ada, tapi Dimas Kanjeng...
Mestinya kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat III, pengamat konsisten saja jadi pengamat, jangan rangkap jadi komisaris di BUMN.
"Bahaya kalau pengamat merangkap komisaris di negara demokrasi yang besar ini," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekerasan Bukan Jalan Efektif Cegah Terorisme
Redaktur : Tim Redaksi