jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto mengingatkan ancaman resesi ekonomi, radikalisme, hingga benturan kepentingan politik yang menjadi tantangan warga ibu kota pada 2023.
Untung menilai 2023 bukan tahun menguntungkan secara ekonomi karena ada ancaman resesi ekonomi yang mau tidak mau membutuhkan kerja sama semua pihak untuk menghadapinya.
BACA JUGA: Perlu Diversifikasi Ekspor untuk Antisipasi Resesi Global
"Menghadapi resesi kita harus bergandeng tangan. Bukan kepentingan kita saja, yang terpenting untuk mewariskan anak cucu kita lebih baik dari yang kita punya sekarang," ucap Untung.
Hal itu disampaikan Pangdam Jaya dalam pertemuan dengan Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Timur di Jakarta International Velodrome, Jaktim, Sabtu (14/1).
BACA JUGA: Radikalisme dan Terorisme Tak Selalu Berbasis Agama
Mayjen Untung juga mengingatkan para ketua RW agar mencegah potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi memasuki tahun politik 2023.
"Mungkin terjadi benturan-benturan kepentingan didasarkan kepada keyakinan masing-masing perorangan untuk memilih calon pemimpin atau partai yang akan dipilih," tuturnya.
BACA JUGA: Putri Candrawathi Merasa Sangat Malu, Ada Kata Selingkuh
Pangdam Jaya mengatakan peran ketua RW adalah membantu menciptakan keamanan, musyawarah, dan sosialisasi program tentang pemilu yang bisa dilakukan di tingkat RW.
"Ini untuk mencegah benturan yang ada di tingkat RW," ujar Mayjen Untung.
Pada forum itu, dia juga mengingatkan para ketua RW tentang bahaya penyebaran radikalisme.
Dia mengajak para ketua RW bersama-sama mencegah penyebaran paham radikalisme di lingkungan masing-masing.
"Sekali lagi saya mohon masalah radikalisme ini bisa ditangkap, dieliminasi di tempat Bapak," ujarnya.
Mayjen Untung bahkan memberi gambaran tentang ciri seseorang terkena paham radikalisme, antara lain menggunakan narasi agama, menjelekkan pemerintah, hingga memperkenalkan paham khilafah.
"Saya ingin sampaikan ciri-ciri yang pertama, dia selalu menggunakan narasi agama untuk mendekati bapak, ibu sekalian," tutur Untung.
Kemudian, dalam pikiran mereka berkata bahwa ajaran dan kajian yang mereka terima merupakan yang paling benar.
"Macam-macam narasi digunakan, akhirnya bilang negara kita bukan Islam dan digiring dengan yang disebut solusi, yakni khilafah," ucap Untung.
Oleh karena tu, dia minta para ketua RW menyosialisasikan ciri seseorang terindikasi radikalisme tersebut kepada warga masing-masing.
"Apabila sudah ada indikasi tersebut, maka saya minta, berbicaralah dengan baik-baik agar tidak menyebarkan ajaran-ajaran tersebut," kata Mayjen Untung.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpu Cipta Kerja dan Kartu Prakerja Saling Mendukung Mitigasi Dampak Resesi Global
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam